Batam, publikatodays.com— Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Anggaran yang seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut kini menjadi perhatian, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat serta dunia usaha.
Usulan RKA itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dan jajaran, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dari total anggaran tersebut, Rp665,11 miliar dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Anggaran itu diarahkan untuk berbagai sektor, mulai dari fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, air bersih, limbah dan IPAL, kawasan wisata hingga fasilitas kesehatan.
Besarnya anggaran tentu membawa konsekuensi terhadap pertanggungjawaban publik. Bukan sekadar berapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi sejauh mana setiap rupiah PNBP tersebut benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berfungsi, pelayanan yang lebih cepat dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Amsakar mengatakan, penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mempercepat perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diuji melalui indikator yang terukur. Sebab, ketika anggaran mencapai triliunan rupiah dan ratusan miliar dialokasikan khusus untuk infrastruktur, masyarakat berhak mengetahui apa target fisiknya, proyek prioritasnya, berapa capaian yang dijanjikan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasinya.
Apalagi, sejumlah kebutuhan dasar perkotaan seperti konektivitas jalan, drainase, air bersih dan pengelolaan limbah masih menjadi bagian penting dari pelayanan publik Batam.
BP Batam menyatakan berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel agar setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, Batam dan perekonomian nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam dan berharap anggaran tersebut dikelola secara efektif serta akuntabel melalui program prioritas yang terukur.
Dengan nilai RKA mencapai Rp2,44 triliun, pertanyaan publik pada akhirnya bukan hanya “berapa anggarannya?”, tetapi juga “apa hasil konkretnya?”
Sebab, keberhasilan anggaran tidak berhenti pada terserapnya dana. Ukurannya adalah sejauh mana pembangunan benar-benar selesai, pelayanan meningkat, konektivitas membaik, investasi mendapatkan kepastian dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Rp2,44 triliun adalah angka besar. Rp665,11 miliar untuk infrastruktur juga bukan angka kecil. Karena itu, transparansi target, pelaksanaan, progres dan hasil menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kepada publik.
