Batam, publikatodays. Com— Keprihatinan terhadap kondisi 1.025 karyawan PT Ghim Li Indonesia yang terdampak penutupan perusahaan kembali menjadi perhatian. Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, turun langsung ke lokasi dan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung dapur umum yang didirikan para pekerja di kawasan perusahaan, Batam Centre, Senin (22/9/2026).
Bantuan yang disalurkan berupa beras, teh, kopi, gula, mi instan, telur serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan makan para pekerja yang masih bertahan di lokasi sembari memperjuangkan kejelasan atas hak-hak mereka.
Junaidi Eddy mengatakan, kondisi yang dihadapi para pekerja tidak lagi semata-mata berkaitan dengan persoalan hubungan industrial, tetapi telah berdampak terhadap kehidupan keluarga mereka.
“Saya turut prihatin dan sangat bersedih melihat kondisi rekan-rekan karyawan PT Ghim Li. Mereka menyampaikan sudah berbulan-bulan tidak menerima gaji dan kini menghadapi ketidakpastian mengenai pekerjaan serta hak-hak mereka,” ujar Junaidi Eddy.
Menurut informasi yang disampaikan para pekerja kepada Junaidi, tekanan ekonomi disebut telah berdampak terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga. Di antaranya kesulitan membayar cicilan kendaraan dan rumah, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan listrik, air dan kesehatan.
Para pekerja juga disebut masih melakukan penjagaan dan bertahan di sekitar kawasan perusahaan dengan mengandalkan dapur umum yang dikelola secara swadaya.
“GRIB JAYA hadir bukan hanya untuk menyerahkan bantuan sembako, tetapi juga memberikan dukungan moral bahwa mereka tidak sendirian menghadapi persoalan ini,” katanya.
Junaidi meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan antara perusahaan dan para pekerja.
Ia mendorong agar seluruh hak pekerja yang memang menjadi kewajiban perusahaan segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persoalan upah, jaminan sosial serta hak akibat pemutusan hubungan kerja apabila memang telah memenuhi ketentuan.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan hak-hak pekerja tidak terabaikan. Penyelesaian harus dilakukan secara terbuka, terukur dan sesuai hukum,” tegasnya.
Selain penyelesaian hak, Junaidi juga meminta pemerintah memikirkan keberlanjutan kehidupan para pekerja apabila hubungan kerja benar-benar berakhir.
Menurutnya, sebanyak 1.025 pekerja yang terdampak merupakan sumber daya manusia yang masih dapat diberdayakan. Pemerintah, kata dia, dapat memfasilitasi mereka agar memperoleh informasi, pelatihan maupun akses penempatan kerja di perusahaan lain di kawasan industri Batam.
“Jangan sampai persoalan ini berujung pada pengangguran massal. Pemerintah harus membuka ruang agar para pekerja yang terdampak dapat kembali memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi keluarganya,” ujarnya.
Junaidi juga menyatakan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran hukum atau unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pekerja, maka persoalan tersebut harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, langkah hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, sehingga setiap pihak yang memiliki tanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
“Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum. Namun semuanya harus berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Junaidi berharap pemerintah, perusahaan dan para pekerja dapat segera duduk bersama untuk mencari solusi yang konkret dan tidak berlarut-larut.
“Ini bukan hanya persoalan perusahaan. Ada ribuan pekerja dan keluarga yang menggantungkan kehidupan dari pekerjaan tersebut. Pemerintah harus cepat tanggap agar kondisi mereka tidak semakin berat,” pungkasnya.
Hingga kini, dapur umum yang dikelola para pekerja masih beroperasi secara swadaya. Para pekerja juga masih menunggu kepastian mengenai penyelesaian hak-hak mereka serta langkah selanjutnya dari pihak perusahaan dan pemerintah.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan informasi yang berimbang. Pihak PT Ghim Li Indonesia maupun instansi terkait tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai kondisi perusahaan serta penyelesaian hak para pekerja.
