Jakarta,publikatodays.com— Presiden Prabowo Subianto meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat pengawasan di kawasan perbatasan dan wilayah pesisir Indonesia. Penguatan pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk penyelundupan barang ilegal yang memanfaatkan jalur laut maupun wilayah perbatasan.
Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama setelah dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam arahan tersebut, pengawasan terhadap jalur perbatasan dan pesisir menjadi bagian penting dalam upaya mencegah masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia. Sejumlah komoditas menjadi perhatian, termasuk narkotika dan balpres atau pakaian bekas yang masuk melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
Kawasan pesisir dinilai memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan. Dengan wilayah perairan yang luas serta banyaknya titik pendaratan, pengawasan membutuhkan kesiapan personel, sarana pendukung dan koordinasi yang kuat antarlembaga.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di pelabuhan-pelabuhan resmi. Jalur laut, pesisir, kawasan perbatasan serta titik-titik yang berpotensi menjadi akses keluar masuk barang juga membutuhkan perhatian.
Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan. Apalagi, aktivitas ilegal melalui jalur laut tidak selalu dilakukan menggunakan kapal dalam jumlah besar, tetapi dapat memanfaatkan berbagai jalur alternatif yang sulit terpantau apabila pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Instruksi Presiden juga menjadi penegasan terhadap pentingnya fungsi pengawasan Bea Cukai dalam menjaga wilayah Indonesia dari peredaran barang ilegal.
Untuk narkotika, pengawasan memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan keamanan dan perlindungan masyarakat. Sementara terhadap balpres atau pakaian bekas impor ilegal, pengawasan berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan dan kepabeanan.
Penguatan pengawasan di wilayah perbatasan juga membutuhkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pertukaran informasi, pemantauan pergerakan kapal, pemeriksaan barang serta penindakan terhadap pelanggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut.
Di lapangan, tantangan terbesar adalah luasnya wilayah yang harus diawasi. Karena itu, pengawasan membutuhkan strategi yang terukur dan pemanfaatan teknologi agar pergerakan yang mencurigakan dapat lebih cepat diketahui.
Presiden Prabowo meminta agar pengawasan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi benar-benar mampu mencegah barang ilegal masuk melalui jalur-jalur yang tidak semestinya.
Masyarakat pun menunggu bagaimana instruksi tersebut diterjemahkan menjadi langkah nyata di berbagai daerah, khususnya kawasan yang memiliki wilayah pesisir luas dan berbatasan langsung dengan negara lain.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak penyelundup sekaligus memberikan kepastian bahwa jalur perdagangan dan distribusi barang di Indonesia berjalan sesuai ketentuan.
Bagi Bea Cukai, instruksi tersebut menjadi dorongan untuk meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir. Bukan hanya melakukan penindakan ketika barang ilegal sudah ditemukan, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal.
Dengan pengawasan yang konsisten, koordinasi yang kuat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, jalur perbatasan dan pesisir diharapkan tidak mudah dimanfaatkan sebagai pintu masuk barang ilegal.
Kini perhatian tertuju pada pelaksanaan instruksi tersebut di lapangan. Sejauh mana pengawasan akan diperkuat dan bagaimana Bea Cukai menutup berbagai celah yang masih memungkinkan terjadinya penyelundupan menjadi pekerjaan penting yang akan diuji dalam pelaksanaannya.
