Pemalang , Publikatodays.com — Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang melayangkan kecaman keras atas insiden dugaan perundungan (bullying) yang menyebabkan meninggal dunia seorang siswa kelas 2 sekolah dasar (SD) di Pemalang.
Organisasi kepemudaan ini menilai tragedi tersebut sebagai tamparan keras bagi sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan setempat.
Selain mendesak pengusutan tuntas kasus kekerasan, SAPMA PP Pemalang menyoroti tajam aksi penyerahan santunan secara simbolis oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada keluarga korban.
Mereka menilai tindakan tersebut nir-empati dan mencederai martabat kemanusiaan.
Santunan senilai Rp3.000.000 yang diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang disertai papan simbolis berlabel frasa “Keluarga Penduduk Miskin” dinilai sangat melukai perasaan keluarga yang sedang berduka.
Ketua SAPMA PP Kabupaten Pemalang, Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd., menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya hadir membawa penghiburan dan keadilan, bukan justru memamerkan stempel kemiskinan di atas penderitaan rakyat.
“Bantuan tersebut adalah hak warga negara, bukan ajang formalitas seremonial yang mengabaikan krama dan etika kemanusiaan. Kami mendesak Plt Bupati Pemalang untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban atas ketidakpekaan tersebut,” tegasnya.
“Pemalang tidak butuh retorika dan seremonial, Pemalang butuh keadilan dan empati!,” lanjut Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd., Ketua SAPMA PP Pemalang, Kamis 8 Oktober 2026.
Terkait insiden perundungan yang merenggut nyawa korban, SAPMA PP Pemalang secara tegas menyampaikan dua tuntutan utama:
Mendesak jajaran Polres Pemalang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang agar tidak menyederhanakan penanganan perkara.
Aparat diminta menindak tegas para pelaku serta mengevaluasi total pihak sekolah yang terbukti lalai atau berupaya menutupi insiden kekerasan.
Menuntut agar pembentukan satuan tugas (satgas) maupun pencopotan jabatan tidak sekadar menjadi langkah peredam amarah publik sesaat, melainkan komitmen nyata untuk mengakhiri mata rantai perundungan di Kabupaten Pemalang.
SAPMA PP Pemalang memastikan akan terus mengawal kasus ini secara ketat hingga keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, baik dari aspek hukum maupun pemulihan martabat kemanusiaan.
