MINAHASA SELATAN, publikatodays.com-
Ketua ASKAINDO Sulut, Noldy Poluakan, mengapresiasi upaya hukum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan melakukan penetapan tersangka kepada FFW, mantan Plt Kadis PMD Minahasa Tenggara (Mitra) periode 2023-2025, pada hari Kamis, (15/10/2026).
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut diduga kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp561.724.200 atau sekitar Rp561,7 juta.
“Kami sangat mendukung serta mendorong agar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kabupaten Minahasa Selatan, agar ada kepastian hukum terhadap beberapa kasus korupsi yang pernah dilaporkan masyarakat,” ujar Poluakan.
Ia menambahkan, ada contohnya beberapa kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) yang pernah dilaporkan, tapi belum ada kejelasan dan kepastian hukum sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Minimal, harus ada konferensi pers terkait tahapan dan progres setiap kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejati, bahkan Kejari Minsel, kata Nopol.
Noldy mengatakan, contoh kasus terbaru yaitu Dana Hibah Pemkab Minsel kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Selatan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada tahun 2024, dan beberapa waktu lalu sudah ada penggeledahan di kantor KPU Minsel.
Masih kata Noldy Poluakan, dari data yang ada bahwa jumlah Dana Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah Rp36,8 Miliar, nilai cukup fantastis. Publik sangat mendukung dan menanti kepastian hukum atas penanganan kasus tersebut, imbuhnya.
“Sekali lagi, atas nama masyarakat, kami ASKAINDO Sulut sangat mengapresiasi serta mendukung penuh upaya hukum Kejari Minsel terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, termasuk dengan melakukan penetapan tersangka serta penahanan kepada Plt Kadis PMD Mitra,” tutupnya.
Jacky Saroinsong
