Pontianak, publikatodays.com – Dr Oesman Sapta secara resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Indonesia periode 2025–2030.
Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Hotel Novotel Pontianak, Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, disaksikan para tokoh masyarakat lintas etnis, pejabat daerah, serta pengurus MABT dari berbagai daerah.
Dalam pidatonya, OSO yang juga Ketua Dewan Penasehat MABT Indonesia menegaskan bahwa berdirinya MABT Indonesia sebagai organisasi nasional yang berpusat di Kalimantan Barat merupakan tonggak penting dalam perjalanan budaya dan kebinekaan di Indonesia.
“Mendirikan organisasi tingkat nasional yang berpusat di Kalimantan Barat ini luar biasa. Ini bukan hanya soal organisasi, tetapi soal identitas, sejarah, dan kontribusi etnis Tionghoa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar OSO yang juga Ketua Umum DPP Hanura ini.
Dalam kata sambutannya, OSO mengenang pengalamannya saat dipercaya negara mewakili Indonesia dalam hubungan dengan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).
Melalui peran tersebut, ia terlibat langsung membangun kerja sama budaya dan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.
“Saya ditugaskan sebagai anak bangsa untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok. Dan itu berhasil. Budaya Tionghoa memiliki kekhasan yang kuat, dan uniknya, istilah ‘Tionghoa’ itu hanya ada di Indonesia,” katanya.
Ia juga mengulas sejarah panjang etnis Tionghoa di Kalimantan Barat, khususnya Singkawang, yang menurutnya memiliki akar sejarah kuat sejak masa kedatangan Sampokong.
OSO menekankan bahwa sejarah kebersamaan antara etnis Tionghoa dan Dayak telah terjalin sejak masa penjajahan Jepang.
“Kalau bukan karena persahabatan orang tua kami dengan masyarakat Dayak, mungkin sejarah akan berbeda. Dari sanalah kebersamaan itu tumbuh,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, OSO memberikan penekanan khusus kepada Ketua Umum DPP MABT Indonesia, Suyanto Tanjung, terkait tanggung jawab besar yang kini diemban.
“Sekarang bukan lagi MABT Kalbar, tetapi MABT Indonesia.
Artinya, harus membangun cabang di seluruh wilayah Indonesia, di 38 provinsi. Ini tugas besar dan perlu kerja kolektif,” tegas OSO.
Ia mengingatkan agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MABT Indonesia tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, guna menjaga organisasi tetap inklusif dan tidak menimbulkan sekat sosial.
Sementara, Ketua Umum DPP MABT Indonesia, Suyanto Tanjung, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan syukur karena pelantikan dilakukan langsung oleh tokoh nasional yakni pak OSO.
“Bagi kami, Pak OSO bukan orang lain. Beliau sudah menjadi bagian dari keluarga besar etnis Tionghoa Indonesia.
Sejak dulu, beliau menjalin hubungan yang sangat baik dengan para sesepuh kami dan seluruh etnis di Kalimantan Barat,” ujar Tanjung yang juga anggota DPRD Kalbar ini.
Ia menilai pak OSO memiliki jasa besar dalam membina etnis Tionghoa, baik di bidang usaha, pendidikan, maupun politik.
Salah satunya melalui pendirian Universitas OSO di Kalimantan Barat yang membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat daerah.
“Beliau juga mendidik kami di dunia politik. Saya adalah contoh nyata, dibina dan dipercaya hingga menjadi Ketua DPD Hanura Kalbar beberapa waktu lalu,” tambahnya.
Atas dedikasi tersebut, MABT Indonesia secara resmi mengangkat OSO, sebagai Ketua Dewan Kehormatan MABT Indonesia.
Dalam sambutannya, Tanjung juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan terhadap rencana pembangunan Rumah Adat Budaya Tionghoa.
“Kami bangga karena etnis Dayak, Melayu, Madura, Bali, dan lainnya telah memiliki rumah adat. Pemerintah Provinsi Kalbar telah menghibahkan sebidang tanah yang lokasinya strategis, di antara rumah adat Melayu dan Dayak,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran pembangunan gedung MABT sebagai rumah bersama dalam membina kebinekaan dan melestarikan adat budaya Tionghoa.
Tanjung optimistis, masyarakat Tionghoa baik di Kalbar maupun di luar daerah akan turut berkontribusi dalam pembangunan tersebut.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya menegaskan bahwa MABT memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial dan persatuan di Kalimantan Barat.
“Kalimantan Barat adalah rumah besar bagi keberagaman. Di sini hidup berbagai suku, agama, budaya, dan tradisi. MABT hadir sebagai kekuatan sosial yang memperkuat nilai persaudaraan dan toleransi,” kata Norsan.
Ia memastikan proses hibah tanah untuk rumah adat budaya Tionghoa sedang berjalan dan menjadi komitmen pemerintah daerah.
Pembangunan nantinya akan dilakukan secara gotong royong antara masyarakat dan pemerintah.
