Batam, publikatodays.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik bertema “Sinergi Pemungutan Opsen Pajak dan Penerimaan Pajak Daerah” yang digelar di Harris Hotel Batam Center, Sabtu (23/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Firmansyah hadir mewakili Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Ia juga menyampaikan pesan tertulis Plh Wali Kota yang menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarinstansi guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tersebut menjadi momentum konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam melalui Samsat Batam serta Bapenda Kota Batam dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya melalui implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan transformasi tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun sistem perpajakan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pajak bukan hanya soal penerimaan daerah, tetapi juga bentuk gotong royong masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Batam,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, penguatan sistem perpajakan daerah melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal demi mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.
Melalui kegiatan bimtek ini, Pemerintah Kota Batam berharap terbangun kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pajak daerah yang profesional serta mendorong kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.
