Batam, publikatodays.com– Badan Pengusahaan (BP) Batam mengumumkan capaian positif sektor investasi, ekspor, dan logistik sepanjang awal tahun 2026. Realisasi investasi pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp17,4 triliun atau tumbuh 102,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sektor logistik, layanan direct call internasional di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar juga mengalami peningkatan signifikan. Jumlah direct call internasional periode Januari-Mei 2026 mencapai 106 call atau meningkat 212 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Volume peti kemas yang dilayani juga melonjak menjadi 58.237 TEUs atau naik 125 persen.
BP Batam menilai capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi Batam sebagai gerbang perdagangan internasional, pusat investasi, dan motor penggerak ekonomi di wilayah Indonesia bagian barat.
Plh. Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan bahwa pertumbuhan investasi dan logistik mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Batam.
“Capaian ini membuktikan bahwa Batam memiliki daya saing yang semakin kuat. Meningkatnya aktivitas logistik, ekspor, dan investasi menjadi indikator bahwa Batam berada pada jalur pertumbuhan yang tepat sebagai gerbang perdagangan dan investasi di wilayah Indonesia bagian Barat,” ujarnya.
Namun, capaian tersebut mendapat tanggapan kritis dari pengamat kebijakan publik Kepulauan Riau, Sirajudin Nur. Menurutnya, tingginya angka investasi dan aktivitas perdagangan internasional memang merupakan indikator ekonomi yang positif, tetapi belum cukup untuk dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan.
“Investasi adalah input pembangunan, bukan output pembangunan. Yang harus menjadi perhatian utama adalah sejauh mana investasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat,” kata Sirajudin.
Ia menjelaskan bahwa dalam teori pembangunan ekonomi, investasi seharusnya menghasilkan efek berganda (multiplier effect), mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya usaha lokal, hingga meningkatnya kesejahteraan warga.
Karena itu, menurutnya, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya berapa besar investasi yang masuk ke Batam, melainkan sejauh mana investasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Jika investasi tumbuh pesat, maka masyarakat seharusnya merasakan lebih banyak kesempatan kerja, daya beli yang lebih baik, dan kualitas hidup yang meningkat. Di situlah keberhasilan pembangunan sesungguhnya dapat diukur,” ujarnya.
Sirajudin menilai masyarakat tidak melihat keberhasilan pembangunan dari angka-angka statistik semata. Warga lebih merasakan dampaknya melalui kondisi kehidupan sehari-hari, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, akses air bersih, kualitas jalan lingkungan, pengelolaan sampah, penanganan banjir, serta kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, masih adanya berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih, persoalan banjir, dan isu lingkungan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik.
“Pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik tidak boleh diposisikan sebagai dua hal yang terpisah. Justru pertumbuhan ekonomi yang kuat harus menjadi sumber daya untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan publik yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat industri, dan gerbang perdagangan internasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya tercermin dalam laporan investasi dan statistik ekonomi.
Menurut Sirajudin, sudah saatnya ukuran keberhasilan pembangunan Batam diperluas. Selain realisasi investasi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang sama terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, kemudahan memperoleh pekerjaan, akses layanan dasar, serta tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah.
“Daerah yang maju bukan hanya daerah yang mampu menarik investasi besar, tetapi daerah yang mampu mengubah investasi tersebut menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya angka yang diumumkan, melainkan dari perubahan nyata dalam kehidupan warga,” tutup Sirajudin.
