Jakarta, publikatodays.com– Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 mengungkap total kekayaan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mencapai Rp81.642.193.033 atau sekitar Rp81,6 miliar. Laporan yang telah berstatus verifikasi administrasi lengkap tersebut memunculkan sorotan publik terhadap besarnya aset yang dimiliki salah satu tokoh penting di parlemen Indonesia.
Berdasarkan data LHKPN, porsi terbesar kekayaan Dasco berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp39,7 miliar yang tersebar di sejumlah daerah strategis seperti Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, Tangerang, hingga Bandar Lampung. Nilai aset properti tersebut hampir mencapai separuh dari total kekayaannya.
Tak hanya menguasai aset properti bernilai tinggi, Dasco juga tercatat memiliki koleksi kendaraan mewah dengan total nilai mencapai Rp5,02 miliar. Beberapa kendaraan yang tercantum dalam laporan antara lain Bentley B Land, Jaguar XJ8L, Volvo S80, VW Sedan klasik, hingga Toyota Century 2022 yang menjadi kendaraan dengan nilai tertinggi, mencapai sekitar Rp4,5 miliar.
Selain properti dan kendaraan, laporan tersebut juga mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp3,88 miliar, harta bergerak lainnya Rp5,72 miliar, kas dan setara kas mencapai Rp25,14 miliar, serta aset lainnya lebih dari Rp2,11 miliar.
Menariknya, dalam dokumen yang sama tidak ditemukan catatan utang. Dengan demikian, seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan menjadi kekayaan bersih yang dimiliki Dasco.
Besarnya nilai kekayaan pejabat publik selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Publik menilai keterbukaan melalui LHKPN merupakan instrumen penting untuk memastikan integritas pejabat sekaligus memberikan ruang pengawasan terhadap sumber dan perkembangan harta kekayaan para penyelenggara negara.
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, data kekayaan pejabat negara kerap menjadi bahan evaluasi dan diskusi. Terlebih ketika jumlah kekayaan mencapai puluhan miliar rupiah, masyarakat tentu berharap seluruh aset yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
