PEMALANG, Publikatodays.com – Rencana kegiatan study tour yang diinisiasi sejumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi di Kabupaten Pemalang memicu polemik. Kebijakan tersebut menuai protes dari wali murid lantaran dinilai mematok biaya tinggi dan menetapkan aturan yang memberatkan bagi siswa yang tidak berangkat.
Berdasarkan data yang dihimpun, TK Pertiwi Pelutan merencanakan kunjungan ke Yogyakarta pada 10 April 2026 dengan biaya sebesar Rp850.000 per peserta. Namun, poin yang paling disorot adalah kewajiban bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan untuk tetap membayar sebesar Rp550.000.
Ketua Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB), Alwi Assagaf, menilai kebijakan tersebut terkesan dipaksakan dan mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
”Wali murid mengeluh karena biaya yang dipatok sangat mencekik. Terlebih, mereka yang tidak ikut tetap dibebankan lebih dari setengah harga. Ini kebijakan yang tidak masuk akal dan sangat membebani, terutama bagi keluarga kurang mampu,” ujar Alwi dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Selain faktor finansial, aspek efektivitas dan keselamatan juga menjadi perhatian. Jarak tempuh Pemalang ke Yogyakarta dianggap terlalu jauh untuk anak usia dini. Sejumlah orang tua menyatakan bahwa tabungan sekolah yang selama ini mereka kumpulkan sejatinya dipersiapkan untuk biaya masuk Sekolah Dasar (SD), bukan untuk kegiatan wisata.
Kondisi serupa dilaporkan terjadi di TK Pertiwi Sewaka yang merencanakan kegiatan ke Semarang dengan biaya sekitar Rp450.000.
Menyikapi gelombang keluhan tersebut, AWPB mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikpora) Kabupaten Pemalang untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan sekolah.
”Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pemalang peka. Jangan sampai rencana ini menjadi beban psikologis bagi siswa dan beban finansial bagi orang tua. Sebelum terlaksana, kami meminta pemangku kebijakan segera meninjau ulang atau membatalkan aturan yang memberatkan ini,” tegas Alwi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola TK Pertiwi Pelutan maupun TK Pertiwi Sewaka belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut. Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh tim AWPB, namun pihak sekolah belum memberikan respons. (*)
