PEMALANG, Publikatodays.com – Sekelompok warga yang menamakan diri “Aliansi Wong Pemalang Bosen Krungu Pungli” menyuarakan keresahan terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah. Melalui pernyataan sikap resmi, aliansi itu mengajukan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan instansi terkait.
Inti dari tuntutan tersebut adalah mendesak peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat di sektor pendidikan Kabupaten Pemalang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang terkait pernyataan sikap aliansi.
Desak Audit Independen Dana BOS
Poin pertama yang disorot aliansi adalah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, BOS. Aliansi meminta pemerintah segera membentuk tim auditor independen untuk menelaah total penggunaan anggaran BOS di seluruh sekolah.
Tujuannya, memastikan seluruh dana tersalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan, maupun praktik monopoli pengadaan di tingkat satuan pendidikan.
Tindak Tegas Oknum Pelaku Pungli di Sekolah
Tuntutan kedua menyasar praktik pungutan liar. Aliansi mendesak Pemkab dan Dinas Pendidikan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pungli atau menyalahgunakan kewenangan di lingkungan sekolah.
Beberapa modus yang disoroti meliputi dugaan pemaksaan pembelian seragam sekolah, buku pendamping, atribut sekolah, hingga iuran lain yang tidak sesuai aturan. Menurut aliansi, praktik tersebut dinilai memberatkan orang tua siswa jika tidak mengacu pada regulasi yang berlaku.
Audit Total Proyek Fisik Sekolah dari PAUD hingga SMP
Tuntutan ketiga adalah dilakukannya audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah jenjang PAUD, TK, SD, sampai SMP.
Aliansi menilai pengawasan terhadap spesifikasi teknis, kualitas bangunan, dan penggunaan anggaran sangat penting. Hal itu disebut krusial demi menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Minta Perlindungan untuk Pelapor dan Transparansi Komite Sekolah
Poin keempat, aliansi mendorong penguatan transparansi dalam pengelolaan Komite Sekolah. Sekaligus, mereka meminta adanya jaminan perlindungan bagi wali murid dan tenaga pendidik yang berani menyampaikan kritik atau melaporkan dugaan pelanggaran.
Aliansi menegaskan tidak boleh ada bentuk intimidasi, tekanan, maupun kriminalisasi terhadap pihak yang menyuarakan persoalan di dunia pendidikan.
Usulkan Pembentukan Satgas Pemberantasan Pungli Pendidikan
Tuntutan terakhir adalah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Pendidikan. Satgas ini diusulkan bersifat khusus dan independen, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.
Aliansi juga meminta disediakan kanal pengaduan yang aman, mudah diakses publik, dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang transparan dan akuntabel.
Koordinator Lapangan: RAKYAT
Aliansi Wong Pemalang Bosen Krungu Pungli menegaskan bahwa kelima poin tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sudah jenuh dengan praktik pungutan berkedok pendidikan. Mereka berharap pemerintah daerah segera merespons secara konkret.
