Batam, publikatodays.com— Persoalan debitur dengan Balimor Finance kembali memunculkan perhatian serius, bukan hanya terkait penahanan kendaraan Honda Brio Satya E CVT, tetapi juga mengenai dugaan permintaan untuk menurunkan pemberitaan yang sebelumnya telah dipublikasikan media.
RPS selaku debitur mengaku bahwa saat dirinya datang ke kantor Balimor Finance untuk membicarakan penyelesaian tunggakan, dirinya berhadapan dengan salah seorang kolektor internal yang disebut bernama Efriando Panjaitan.
Menurut pengakuan RPS, dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan tunggakan dan meminta waktu selama 30 hari.
Namun, di tengah pembicaraan mengenai penyelesaian kewajiban tersebut, persoalan pemberitaan sebelumnya juga disebut turut dibicarakan.
Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, apabila debitur telah menyelesaikan tunggakan dalam tempo 30 hari, maka berita yang telah diterbitkan tersebut disebut diminta untuk segera di-takedown.
Informasi tersebut menjadi perhatian karena persoalan pembayaran tunggakan merupakan ranah hubungan antara debitur dan perusahaan pembiayaan, sementara pemberitaan media merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang memiliki mekanisme tersendiri.
Apabila terdapat keberatan terhadap isi pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan hak jawab atau hak koreksi, disertai penjelasan dan data yang relevan.
Dengan demikian, keberadaan mekanisme hak jawab dan hak koreksi menjadi penting agar pihak perusahaan dapat menyampaikan versi dan klarifikasinya kepada publik secara proporsional.
Dugaan permintaan takedown tersebut karena itu perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak Balimor Finance, khususnya mengenai konteks pembicaraan antara debitur dengan kolektor internal.
Apakah benar kolektor internal bernama Efriando Panjaitan meminta RPS menurunkan berita yang telah dipublikasikan media dan mengaitkannya dengan penyelesaian tunggakan dalam waktu 30 hari?
Jika memang terdapat keberatan terhadap pemberitaan, mengapa tidak ditempuh mekanisme hak jawab atau hak koreksi sebagaimana mekanisme yang dikenal dalam Undang-Undang Pers?
Apalagi, pemberitaan sebelumnya tetap memberikan ruang kepada pihak Balimor Finance untuk memberikan klarifikasi.
Penyelesaian persoalan antara perusahaan pembiayaan dan debitur semestinya dapat ditempatkan secara terpisah dengan kerja jurnalistik media. Penyelesaian kewajiban debitur merupakan persoalan hubungan pembiayaan, sedangkan koreksi terhadap pemberitaan memiliki mekanisme tersendiri.
Dugaan permintaan tersebut juga penting diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah penyelesaian kewajiban debitur mempunyai hubungan dengan penurunan pemberitaan yang telah dipublikasikan.
Media tidak menyimpulkan bahwa Efriando Panjaitan maupun Balimor Finance telah melakukan tindak pidana. Dugaan mengenai permintaan takedown masih memerlukan klarifikasi dan belum menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
Balimor Finance memiliki ruang untuk menjelaskan versinya. Demikian pula Efriando Panjaitan berhak memberikan klarifikasi mengenai apa yang sebenarnya disampaikan kepada RPS dalam pertemuan tersebut.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional kepada Balimor Finance maupun Efriando Panjaitan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak terkait serta informasi yang diperoleh media. Dugaan mengenai permintaan takedown belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Penentuan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum merupakan kewenangan pihak yang berwenang berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.
Informasi Permintaan Takedown Berita dalam Pembicaraan Tunggakan Debitur Mencuat, Balimor Finance dan Kolektor Internal Diminta Beri Penjelasan
