Jakarta, publikatodays.com Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai definisi tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan standar internasional memantik pertanyaan mendasar tentang arah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Apakah penyempurnaan aturan benar-benar akan memperkuat kepastian hukum, atau justru berisiko menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku korupsi?
Persoalan ini bukan sekadar perdebatan istilah hukum. Di balik perubahan rumusan undang-undang, terdapat uang negara, kepentingan masyarakat, serta pertanggungjawaban pejabat dan pihak swasta yang mengelola anggaran maupun kekayaan negara. Kamis (22/10/2026)
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10), Luhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN mengenai penyesuaian definisi korupsi dengan merujuk pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC), atau Konvensi PBB Antikorupsi.
Luhut menjelaskan bahwa pendekatan internasional yang menjadi rujukannya menitikberatkan pada penyuapan (bribery) dan tidak menjadikan kerugian keuangan negara sebagai unsur dalam setiap rumusan tindak pidana korupsi.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: jika kerugian negara tidak lagi menjadi unsur dalam suatu rumusan tindak pidana, bagaimana nasib perkara penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara ketika unsur penyuapan tidak ditemukan?
Selama ini, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, mengatur perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan hukum dalam menangani dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan, pengelolaan anggaran, serta penggunaan kewenangan jabatan.
Bayangkan sebuah proyek pemerintah bernilai Rp100 miliar yang diduga mengalami penggelembungan harga hingga menimbulkan kerugian negara Rp20 miliar.
Jika penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara, tetapi tidak menemukan bukti penyuapan, perkara tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan unsur tindak pidana yang relevan.
Apabila perubahan hukum kelak justru menjadikan penyuapan sebagai satu-satunya pintu untuk menjerat pelaku, risiko yang muncul sangat serius: sejumlah bentuk penyimpangan yang tidak melibatkan suap dapat lebih sulit diproses melalui ketentuan tersebut.
Namun, contoh itu merupakan ilustrasi risiko, bukan gambaran aturan yang saat ini berlaku. Nasib suatu perkara tetap ditentukan oleh rumusan delik, alat bukti, dan ketentuan hukum yang dapat diterapkan.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah setiap kerugian negara otomatis merupakan korupsi, melainkan bagaimana memastikan penyalahgunaan kewenangan yang terbukti memenuhi unsur pidana tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum.
Jawabannya bergantung pada isi perubahan hukum yang benar-benar dirumuskan dan diberlakukan.
Apabila penyempurnaan aturan hanya bertujuan memperjelas unsur pembuktian, membedakan kesalahan administratif dari tindak pidana, serta melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, kebijakan tersebut dapat memperkuat kepastian hukum.
Akan tetapi, apabila perubahan itu mempersempit jenis perbuatan yang dapat dijerat tanpa menyediakan ketentuan pengganti yang memadai, celah penegakan hukum berpotensi muncul.
Pelaku yang diduga menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan pihak tertentu, atau menyebabkan kerugian negara tanpa melakukan penyuapan dapat memperoleh keuntungan hukum apabila perbuatannya tidak lagi tercakup dalam rumusan pidana yang berlaku.
Di sinilah pembentuk undang-undang harus berhati-hati. Jangan sampai perlindungan terhadap pengambil keputusan yang beriktikad baik justru menciptakan perlindungan yang terlalu luas bagi mereka yang sengaja menyalahgunakan jabatan.
Kepastian hukum bagi dunia usaha memang penting. Namun, kepastian hukum tidak boleh ditafsirkan sebagai pengurangan pertanggungjawaban bagi pihak yang terbukti melakukan korupsi.
Mengatasnamakan Standar Internasional Harus Cermat
Rujukan terhadap UNCAC juga perlu dibaca secara utuh.
Konvensi PBB Antikorupsi tidak hanya mengatur penyuapan. Konvensi tersebut juga mencakup berbagai bentuk perbuatan koruptif, termasuk penggelapan atau pengalihan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, dan penyalahgunaan fungsi. Pengayaan ilegal juga diatur dalam Pasal 20 sebagai ketentuan yang perlu dipertimbangkan negara peserta sesuai prinsip dasar sistem hukumnya.
Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Karena itu, menjadikan penyuapan sebagai gambaran tunggal seluruh tindak pidana korupsi tidak mencerminkan keseluruhan cakupan konvensi tersebut.
Jika tujuannya menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan sekadar bagaimana memperjelas unsur kerugian negara, tetapi juga bagaimana memastikan berbagai bentuk korupsi yang diatur dalam UNCAC dapat ditangani secara efektif.
Penyelarasan standar internasional semestinya menjadi kesempatan untuk memperkuat jangkauan pemberantasan korupsi, bukan alasan untuk mempersempit pertanggungjawaban pidana.
Perkembangan penting muncul pada Rabu (21/10/2026). Dalam klarifikasi resminya, DEN menegaskan bahwa rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak dimaksudkan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara.
DEN menyatakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta padanannya dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, tetap dipertahankan. Yang hendak disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana agar penegakan hukum lebih jelas, objektif, dan konsisten.
DEN juga menyampaikan rencana memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui adopsi delik UNCAC yang belum diatur secara memadai dalam hukum nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.
Klarifikasi ini penting karena membedakan pernyataan awal Luhut mengenai rujukan definisi korupsi dari rumusan rekomendasi DEN yang dijelaskan secara resmi setelahnya.
Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa pemerintah telah memutuskan menghapus kerugian negara sebagai dasar penindakan korupsi. Klarifikasi DEN justru menyatakan unsur tersebut tetap dipertahankan.
Meski demikian, persoalan belum selesai hanya dengan sebuah klarifikasi. Substansi rumusan perubahan, mekanisme pembuktian, serta batas perlindungan bagi pengambil keputusan harus dapat diuji secara terbuka.
Salah satu persoalan terpenting dalam perkara korupsi adalah pemulihan kerugian negara.
Ketika uang negara terbukti diselewengkan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Mekanisme pemulihan aset dan pengembalian kerugian juga harus berjalan sesuai hukum.
Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengembalian uang bukan alasan otomatis untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.
Karena itu, setiap perubahan aturan perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah negara tetap memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menindak penyalahgunaan kewenangan, membuktikan tindak pidana, dan memulihkan aset yang dirugikan?
Jika tidak dijawab secara jelas, reformasi hukum berisiko menimbulkan ketidakpastian baru, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara.
Persetujuan Presiden terhadap suatu kajian tidak sama dengan berlakunya perubahan undang-undang. Rumusan hukum tetap harus melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa penyempurnaan UU Tipikor tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan iklim investasi, tetapi juga mempertahankan efektivitas pemberantasan korupsi.
Masyarakat berhak mengetahui secara jelas pasal mana yang akan disempurnakan, unsur apa yang akan diperjelas, bagaimana perlindungan terhadap keputusan beriktikad baik diterapkan, serta bagaimana mencegah perlindungan tersebut disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
Transparansi menjadi penting agar perubahan hukum tidak menimbulkan kesan bahwa kepentingan investasi lebih diutamakan daripada perlindungan uang negara.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan reformasi hukum bukan sekadar apakah aturan menjadi lebih ramah bagi dunia usaha. Ukurannya juga mencakup apakah pejabat yang menyalahgunakan kewenangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, apakah kerugian negara dapat dipulihkan, dan apakah penegakan hukum berlangsung adil tanpa tebang pilih.
Jangan sampai upaya memperjelas hukum justru memperkabur batas antara kesalahan yang wajar dan korupsi yang disengaja. Sebaliknya, jangan pula setiap keputusan yang berujung kerugian otomatis diperlakukan sebagai kejahatan.
Negara membutuhkan kepastian hukum sekaligus ketegasan pemberantasan korupsi. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan.
Sebab, uang negara bukan milik pejabat, bukan milik pengusaha, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Uang tersebut berasal dari sumber daya yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang terbukti dirampas melalui tindak pidana harus memiliki jalur pertanggungjawaban yang jelas.
Reformasi hukum boleh dilakukan. Namun, jangan sampai celah hukum menjadi tempat berlindung bagi pelaku korupsi.
