Publika Todays.com | Garut– Pengelolaan program ketahanan pangan ratusan juta rupiah tahun anggaran 2025 di Desa Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut Kurang transparan.
Berdasarkan hasil wawancara awak media, dengan perangkat desa, dikantor desa, Selasa (27/10/2026), di sebut kan program ketahanan pangan Desa Ciburuy tahun 2025 yang dikelola BUMDes Mekarwangi dialokasikan ke tiga bidang yang berbeda, yakni benih padi, alat dekorasi, dan ternak ayam petelur, mengaku setiap bidang mendapat penyertaan modal Rp 50 juta.
“Kalau ayam petelur itu ada di Tegal Parung, kalau alat dekorasi ada di Sindangserang, dan penyertaan modalnya satu bidang masing-masingnya 50 juta, jadi penyertaan modalnya sekitar 130-an,” tandas Kaur Perencanaan.
Ironisnya, perangkat desa tersebut mengaku baru menjabat dua tahun dan melempar tanggung jawab pengelolaan BUMDes sebelumnya kepada Kepala Dusun (Kadus).
“Saya kan ngejabat Kaur Perencanaan baru dua tahun pak, nah kalau yang sebelumnya ada di kewenangan Kadus,” kilahnya.
Padahal, regulasi nasional mewajibkan alokasi ketahanan pangan minimal 20% dari pagu Dana Desa. Pagu Dana Desa Ciburuy tahun 2025 yang terpampang jelas di APBDes sebesar Rp 1.164.661.000, sehingga alokasi wajibnya adalah Rp 232.932.200.
Pertanyaannya, kemana selisih anggaran sekitar Rp 100 juta? Jika yang diakui perangkat desa hanya Rp 130 juta, lalu sisa anggaran Rp 102.932.200 kemana, dan apakah bidang Dekor ada dalam pengajuan profosal.
Saat Ketua BUMDes Mekarwangi, GN, dikonfirmasi via WhatsApp, di lokasi peternakan, pada Selasa (27/10/2026). GN mengaku tidak menguasai data dalam pikiran nya.
“2025 itu 232 juta apa berapa yah saya lupa lagi dan itu ada di dua bidang, peternakan ayam petelur dan padi dan sementara masih ngikut ke lumbung padi kelompok tani,” ujar GN.
Saat ditanya rincian anggaran ayam petelur dan papan informasi kegiatan, GN berdalih lupa, “Kalau data itu harus benar-benar buka laptop dulu saya pak, kalau papan informasi sudah tidak ada kan sudah lama, nama BUMDes nya Mekarwangi, nanti saya buka laptop dulu,” Tutup GN
Hingga berita ini ditayangkan, GN belum juga memberikan data rinci penyertaan modal ayam petelur, gabah, dan dekorasi yang diminta awak media meski sudah dihubungi beberapa kali. Padahal keterbukaan informasi adalah kewajiban sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
Sementara itu, Kepala Desa Ciburuy saat dihubungi via WhatsApp, menjawab sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek). Dalam hal ini, awak media akan terus mengawal kasus ini dan akan melakukan konfirmasi lanjutan kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut untuk di lakukan konfirmasi tentang transparansi dan akuntabilitas program ketahanan pangan Desa Ciburuy tahun 2025 tentang pengadaan bidang Dekorasi.
