Batam, publikatodays.com— Pemerintah Kota Batam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp4,859 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.
Rancangan APBD 2027 tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026). Dalam kesempatan itu, Amsakar menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRD.
Penyusunan APBD 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Rancangan anggaran tersebut juga telah diselaraskan dengan KUA-PPAS 2027 yang disepakati Pemerintah Kota Batam bersama DPRD pada 15 Agustus 2026.
Amsakar mengatakan, kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Ada lima fokus utama yang menjadi prioritas pemerintah dalam rancangan APBD tersebut.
Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Prioritas pertama menyasar pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
Pemko Batam menyiapkan sejumlah program, di antaranya subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Batam, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Kelompok pekerja rentan yang menjadi sasaran antara lain pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan hingga petani.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi sembako sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi serta penguatan sarana dan prasarana bagi nelayan.
Peningkatan Keterampilan dan SDM
Prioritas kedua diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Programnya mencakup pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis, pemberdayaan sektor industri, peningkatan kapasitas UMKM, serta fasilitasi dan kemudahan perizinan usaha.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk masuk ke dunia kerja dan mengembangkan usaha.
Banjir dan Infrastruktur Lingkungan
Persoalan banjir juga menjadi perhatian dalam APBD 2027.
Pemko Batam merencanakan penanganan banjir secara terpadu di sejumlah kawasan, termasuk Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong dan Tiban Center.
Di sektor persampahan, pemerintah mendorong efisiensi pengelolaan melalui peremajaan armada serta pengangkutan sampah oleh pihak ketiga di sembilan kecamatan.
Sementara di wilayah hinterland, Pemko Batam merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang.
Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas keempat.
Pemerintah menyiapkan beasiswa serta bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP. Selain itu, beasiswa perguruan tinggi akan diberikan melalui tujuh perguruan tinggi negeri dengan sejumlah jalur, termasuk jalur undangan, jalur prestasi bagi keluarga tidak mampu, serta jalur hinterland.
Di sektor kesehatan, anggaran juga diarahkan untuk penambahan ruang kelas baru, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Embung Fatimah dan sejumlah puskesmas.
Infrastruktur dan Aksesibilitas
Prioritas kelima berkaitan dengan optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas masyarakat.
Sejumlah proyek yang masuk perhatian antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Ruas jalan yang direncanakan mendapat peningkatan meliputi Bumi Perkemahan–Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada–Diponegoro, serta koridor Sikitshu–SMA 3–Hang Nadim.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp4,7 Triliun
Dari sisi pendapatan, Pemko Batam memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp4,7 triliun.
Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3 triliun, pendapatan transfer Rp1,7 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp200 juta.
PAD ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp2,4 triliun, retribusi daerah Rp346 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp233 miliar.
Sementara pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,4 triliun dan transfer antardaerah sebesar Rp304 miliar.
Belanja Daerah Rp4,8 Triliun
Pada sisi belanja, Pemko Batam merancang anggaran sebesar Rp4,8 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3,6 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.
Belanja operasi mencakup belanja pegawai sebesar Rp1,8 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,5 triliun, subsidi Rp5 miliar, hibah Rp204 miliar, serta bantuan sosial Rp19 miliar.
Sementara belanja modal dialokasikan untuk peralatan dan mesin sebesar Rp185 miliar, gedung dan bangunan Rp419 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp527 miliar, serta aset tetap lainnya Rp25 miliar.
Untuk menyeimbangkan postur anggaran, pemerintah juga menargetkan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp116 miliar.
Dengan komposisi tersebut, total postur APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dirancang mencapai Rp4,859 triliun.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal.
Menurutnya, pembahasan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program yang telah dirancang benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal.
“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
