JAKARTA, publikatodays.com — Tujuh bulan berlalu sejak laporan investigasi Majalah Tempo mengungkap dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam jaringan bisnis judi online di Kamboja. Namun hingga kini, politisi Partai Gerindra itu belum memberikan klarifikasi maupun bantahan. Sikap diam ini memunculkan pertanyaan publik dan dinilai berpotensi mengguncang kepercayaan terhadap partai penguasa.
Laporan Tempo edisi 6 April 2025 berjudul “Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja” menyebut nama Dasco tercantum dalam dokumen perusahaan Golden Princess Hotel & Casino, yang beroperasi di kawasan Bavet City, perbatasan Kamboja–Vietnam. Dugaan tersebut menguat di tengah maraknya kasus perdagangan orang dan eksploitasi digital yang melibatkan ribuan WNI di lokasi serupa.
Menurut laporan itu, redaksi Tempo telah berupaya mengonfirmasi kepada Dasco sebelum publikasi. Namun tidak satu pun pesan, panggilan, maupun surat resmi yang direspons. Beberapa kader Gerindra kemudian membela Dasco, menyebut laporan tersebut sebagai “fitnah politik menjelang konsolidasi kabinet”. Ketua Harian Gerindra Ahmad Muzani bahkan menilai tuduhan itu “insinuasi tingkat tinggi”.
Meski demikian, dokumen bisnis yang beredar menunjukkan nama Dasco tercatat dalam jaringan perusahaan dengan afiliasi di Kamboja.
Aktivis: Diamnya Dasco Bukan Strategi, Tapi Gejala Feodalisme Elite
Sikap bungkam Dasco dinilai memunculkan tafsir negatif. Ketua Pemuda Aceh–Jakarta, Wanda Assyura, menilai diamnya seorang pejabat publik di tengah isu besar semacam ini bukanlah kebijaksanaan, melainkan bentuk keangkuhan politik.
> “Diamnya bukan strategi cerdas, tapi gejala feodalisme elite. Wakil rakyat yang diam ketika rakyat disiksa di Kamboja adalah pengkhianat demokrasi,” tegas Wanda, Minggu (2/11/2025).
Wanda, yang juga dikenal sebagai simpatisan Prabowo, menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
> “Sebagai pendukung Prabowo, saya khawatir Dasco menjadi batu sandungan moral. Gerindra harus bersih. Kalau tidak, kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.
Tagar #DascoBukaSuara Menggema, Aktivis Minta Audit PPATK dan KPK
Isu ini memunculkan gelombang tagar #DascoBukaSuara di media sosial. Sejumlah aktivis mendesak PPATK mengaudit rekening Dasco dan KPK memeriksa ulang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
Video penyiksaan WNI di kompleks judi Bavet City yang viral di media sosial menambah tekanan publik. Di sisi lain, peran komunikasi politik Partai Gerindra kini lebih banyak diambil alih oleh Sjafrie Sjamsoeddin, menandai meredupnya figur Dasco dalam lingkar strategis partai.
Satgas Judi Online Bisa Kehilangan Wibawa Jika Elite Tak Disentuh
Pemerintah saat ini tengah membentuk Satgas Judi Online sebagai simbol ketegasan negara memberantas kejahatan digital lintas batas. Namun Wanda menilai upaya itu akan kehilangan kredibilitas jika aparat hanya menyasar pelaku kecil.
> “Satgas akan kehilangan wibawa jika aparatnya menyentuh publik, tapi tidak menyentuh elite,” ujarnya.
Sementara itu, sumber hukum di PPATK membenarkan adanya permintaan pemantauan transaksi lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja. Namun belum ada keterangan resmi apakah nama Dasco termasuk dalam daftar pemantauan.
Desakan dari Dalam Partai
Di internal Gerindra, isu Dasco disebut menjadi topik sensitif. Beberapa kader memilih diam, sementara sebagian lainnya berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas bila tuduhan terbukti.
> “Gerindra harus menang dengan moral yang bersih. Dasco itu bom waktu. Kalau tidak segera ditangani, bisa merusak reputasi partai dan presiden sendiri,” tegas Wanda.
Hingga berita ini diterbitkan, Sufmi Dasco Ahmad belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Ia tetap aktif dalam agenda DPR, namun terus menghindari pertanyaan media. Publik kini menunggu, apakah Dasco akan membuka data dan membuktikan dirinya bersih atau terus diam hingga waktu yang menghakimi.
