PEMALANG , PUBLIKATODAYS.COM — Aliansi Mahasiswa Kawal Bullying (AMKB) Pemalang melayangkan kecaman keras terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang menyusul penolakan agenda audiensi terkait darurat kasus perundungan (bullying) di daerah tersebut.
Mahasiswa menilai sikap tertutup birokrasi ini mencederai tanggung jawab moral pemerintah terhadap perlindungan anak dan dunia pendidikan.
Korlap 1 AMKB Pemalang, Faddil Nur Sidik, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa ke kantor pemerintahan murni didorong oleh kepedulian kemanusiaan, bukan agenda politis.
“Kami datang bukan untuk mencari panggung atau membuat kegaduhan, melainkan atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Persoalan bullying menyangkut keselamatan masa depan anak-anak yang menuntut kehadiran dan tanggung jawab konkret pemerintah,” ujar Faddil dalam keterangan resminya, Kamis (29/10).
AMKB menilai penolakan audiensi ini mencerminkan lemahnya ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan elemen publik yang mengawal isu-isu krusial. Menurut mahasiswa, penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan normatif tanpa langkah mitigasi yang transparan.
Dalam pernyataan sikapnya, AMKB menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang:
Mengecam keras tindakan Sekda Kabupaten Pemalang yang menutup ruang audiensi bagi mahasiswa.
Mendesak Pemkab Pemalang segera membuka ruang dialog terbuka dengan AMKB.
Menuntut komitmen nyata, transparan, dan berkelanjutan dalam penanganan kasus bullying.
Mengevaluasi total sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan agar korban tidak diabaikan.
Memastikan pengawalan ketat hingga pemerintah menunjukkan langkah preventif yang konkret.
Menanggapi sikap tertutup birokrasi Pemkab Pemalang, mahasiswa memberikan ultimatum tegas berjangka waktu satu minggu agar Sekda membuka ruang dialog.
“Kami memberikan waktu selama satu minggu kepada Sekda Kabupaten Pemalang untuk merespons tuntutan dan membuka ruang audiensi. Apabila tidak ada itikad baik, kami pastikan akan mengambil langkah perjuangan melalui aksi turun ke jalan secara terbuka,” tegas Faddil.
AMKB menyatakan tidak akan membiarkan korban perundungan berjuang sendirian di tengah ancaman kekerasan yang mencederai marwah dunia pendidikan di Pemalang.
Publik kini menanti langkah responsif dari birokrasi Pemkab Pemalang guna meredam eskalasi ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
(Tim AWPB)
