Jakarta, publikatodays.com – Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mencabut seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai tidak jelas atau bermasalah.
Perintah tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan adanya ratusan IUP bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung.
“Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung,” tegas Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi memberi toleransi terhadap kepentingan kelompok tertentu yang merugikan negara.
“Tidak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kita cabut semua IUP yang tidak beres,” ujarnya.
Presiden juga meminta evaluasi segera dilakukan oleh Kementerian ESDM, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam harus berada dalam kendali negara demi memperkuat institusi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut mengapresiasi Menteri Kehutanan yang dinilai masih menjaga hutan dengan tidak sembarangan mengeluarkan izin penebangan.
Rapat kerja tersebut dihadiri sekitar 800 pejabat negara, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga unsur TNI, Polri, dan BUMN. Dalam forum itu, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintahannya selama 1,5 tahun terakhir telah berjalan efektif di tengah tantangan global.
Selain itu, Prabowo mengingatkan adanya ancaman serius ke depan seperti krisis pangan, energi, dan air, yang harus diantisipasi secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan.
