PEMALANG, Publikatodays.com – Proyek rehabilitasi jalan nasional di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Pelutan, menuai kritik tajam. Aktivitas pembongkaran beton menggunakan alat berat dilaporkan melumpuhkan mobilitas warga akibat tumpukan material yang menutup akses pemukiman.
Tumpukan puing di depan rumah warga menyebabkan hambatan total bagi aktivitas ekonomi dan sosial. Warga kesulitan mengakses jalur utama untuk bekerja, sekolah, hingga berdagang, sementara kebisingan alat berat memperburuk situasi di kawasan padat tersebut.
Ketua DPC Ormas 234SC Pemalang, Yogo Darminto, menegaskan bahwa percepatan infrastruktur tidak boleh mengabaikan hak sosial masyarakat.
“Kepentingan umum tidak bisa dijadikan alasan bagi pelaksana untuk bekerja serampangan. Akses yang tertutup adalah masalah serius yang merugikan warga,” tegasnya, Kamis (30/4).
Yogo juga menyoroti minimnya koordinasi dan ketidakjelasan jadwal pembersihan limbah beton. Ia mengingatkan bahwa material bongkaran aspal adalah Barang Milik Negara (BMN) yang pengelolaannya diatur ketat oleh Permen PUPR No. 18 Tahun 2021. Material tersebut wajib dibuang ke disposal area resmi dan dilarang keras untuk diperjualbelikan secara ilegal.
Warga menuntut pihak kontraktor segera melakukan manajemen limbah yang lebih profesional dengan menyediakan jalur akses yang layak serta mempercepat pengangkutan puing demi memulihkan roda ekonomi di wilayah tersebut.
Hingga berita ini terbit belum ada klarifikasi dari pelaksana maupun dinas terkait. (Alwi Assagaf).
