PEMALANG, Publikatodays.com – Penurunan drastis alokasi Dana Desa (DD) hingga di atas 50 persen memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Pemalang. Mengantisipasi kelumpuhan pembangunan di tingkat akar rumput, Komisi A DPRD Pemalang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera mengucurkan intervensi anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD dengan nilai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per desa setiap tahunnya.
Usulan strategis tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, dalam rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Inspektorat, serta perwakilan Kepala Desa di Gedung DPRD setempat, Senin (18/5/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Fahmi Hakim.
”Intervensi BKK ini sudah sangat krusial. Roda pemerintahan dan pelayanan publik di level desa taruhannya. Kita tidak bisa tinggal diam melihat pembangunan mandek akibat penyusutan tajam Dana Desa,” ujar Kundhi kepada awak media.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, postur anggaran Dana Desa saat ini sudah tidak lagi realistis untuk mengover kebutuhan fundamental desa. Padahal, pemerintah desa berada di garda terdepan dalam pengelolaan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat.
Menurut Kundhi, pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari separuh dari tahun-tahun sebelumnya telah memaksa kepala desa melakukan efisiensi ekstrem yang berpotensi mengorbankan program prioritas.
”Pemkab Pemalang harus hadir memberikan dukungan konkret. Ingat, pembangunan daerah itu fondasinya ada di desa. Jika desa lumpuh, pertumbuhan ekonomi makro daerah pasti ikut terseret,” cetus mantan aktivis pendiri Aliansi Pemalang Raya (AMPERA) ini.
Kendati mendorong suntikan dana segar yang masif, Kundhi memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala desa agar menjaga integritas tata kelola keuangan. Ia meminta para kades tidak main-main dengan anggaran.
”Anggaran besar membawa tanggung jawab yang besar. Seluruh penggunaan DD maupun BKK wajib rigid, transparan, dan patuh regulasi. Jangan sampai lompatan anggaran ini justru memicu persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagai informasi, langkah progresif Komisi A DPRD Pemalang dalam mengintervensi anggaran sektor bawah ini bukan kali pertama. Pada tahun 2025 lalu, Komisi A sukses menggolkan program bantuan keuangan senilai Rp1 miliar untuk 11 kelurahan di Kabupaten Pemalang yang difokuskan pada percepatan infrastruktur dan sarana pelayanan publik.***
