JAKARTA, Publikaatodays.com — Parlemen mengambil langkah progresif untuk menyudahi polemik perdagangan daging satwa non-pangan, seperti anjing dan kucing, yang kian meresahkan masyarakat. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menegaskan komitmen legislatif untuk memperjuangkan perlindungan satwa domestik melalui payung hukum berskala nasional. Komitmen tersebut ditandai dengan pertemuan strategis antara Rizal dan koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) pada Rabu (19/5).
Pertemuan tersebut secara khusus merespons tingginya desakan publik yang menuntut pelarangan total terhadap perdagangan daging hewan yang sejatinya bukan peruntukan pangan.
Rizal menjelaskan bahwa urgensi regulasi ini tidak hanya menyentuh aspek moral perlindungan hewan semata, melainkan juga mitigasi risiko kesehatan berskala besar.
”Aspirasi dari teman-teman DMFI sangat krusial. Ini bukan sekadar tentang perlindungan hewan, tapi juga soal memutus mata rantai risiko penyakit zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia) dan menjaga standar kesehatan lingkungan kita,” tegas Rizal Bawazier.
Sebagai langkah konkret, rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan kini telah diproyeksikan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.
Keberadaan undang-undang khusus ini nantinya diharapkan mampu menjadi basis legalitas (payung hukum) yang kuat, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan regulasi yang rigid, aparat penegak hukum memiliki wewenang penuh untuk menindak tegas praktik perdagangan daging anjing dan kucing yang sejauh ini masih marak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS ini menambahkan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan hewan merupakan indikator penting dari kemajuan peradaban suatu bangsa.
”Kita ingin Indonesia maju tidak hanya secara ekonomi, tapi juga dalam peradaban dan etika terhadap makhluk hidup. RUU ini akan kita kawal ketat di tahun 2026 agar segera disahkan,” pungkas Rizal. (Alwi Assagaf).
