BATAM, publikatodays.com– Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menerima langsung aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat yang dinilai perlu dievaluasi.
Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau itu menyoroti sejumlah isu nasional, mulai dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Merah Putih, hingga desakan agar pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam dialog yang berlangsung terbuka di ruang serba guna DPRD Kota Batam, para mahasiswa menyampaikan kritik dan masukan terkait efektivitas sejumlah program pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah mencuatnya proses hukum yang melibatkan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan manfaat Program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Mereka khawatir program tersebut berpotensi menambah beban anggaran tanpa hasil yang jelas dan terukur.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran negara. Menurutnya, partisipasi aktif mahasiswa merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan pengawasan kebijakan publik.
“Kami mengapresiasi seluruh aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa. DPRD Kota Batam akan menindaklanjuti dan meneruskan masukan ini kepada pihak terkait, termasuk pemerintah pusat. Aspirasi masyarakat dan mahasiswa harus didengar sebagai bahan evaluasi kebijakan,” ujar Kamaluddin.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Batam berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan berbagai kritik konstruktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sebagai bentuk keseriusan penyampaian tuntutan, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen aspirasi secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga meminta dukungan moral dari pimpinan DPRD dengan turut menandatangani dokumen aspirasi yang telah disusun.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Mahasiswa berharap berbagai tuntutan yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
