Oleh: Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
Indonesia memang negeri penuh kejutan. Di negara lain, superhero biasanya memakai jubah, bisa terbang, dan menyelamatkan dunia dari ancaman besar. Di Indonesia, tokoh yang paling sering muncul saat situasi genting justru bernama Sufmi Dasco Ahmad.
Bedanya, ia tidak terbang. Namun kehadirannya di berbagai persoalan nasional sering kali membuat publik bertanya-tanya: mengapa hampir setiap masalah yang mencuat ke permukaan selalu berujung pada satu nama yang sama?
Pada Jumat malam, 19 Juni 2026, Ruang Abdul Muis DPR RI kembali menjadi panggung politik nasional. Mahasiswa dari berbagai kampus, mulai dari HMI MPO, Universitas Trisakti, Mercu Buana, Esa Unggul, hingga sejumlah perguruan tinggi lainnya datang membawa berbagai aspirasi rakyat.
Siapa yang menerima mereka?
Lagi-lagi Dasco.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad? Bukan. Ketua DPR RI adalah Puan Maharani. Namun dalam banyak momentum penting, sorotan publik justru lebih sering tertuju kepada Dasco yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Mahasiswa datang membawa berbagai persoalan. Mereka mengeluhkan kondisi ekonomi yang semakin berat, distribusi BBM subsidi yang dinilai bermasalah, hingga polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam forum tersebut, Dasco mendengarkan keluhan, memberikan tanggapan, bahkan melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah pejabat pemerintah di hadapan mahasiswa.
Adegan itu tentu menarik perhatian. Mahasiswa menyampaikan aspirasi, Dasco merespons secara langsung, dan publik kembali melihat figur yang sama hadir di tengah persoalan yang sedang ramai diperbincangkan.
Mahasiswa mengapresiasi respons cepat DPR. Namun mereka juga menyampaikan satu kalimat yang cukup penting:
“Kami menunggu tindak lanjut yang konkret.”
Artinya sederhana: apresiasi diberikan, tetapi pengawasan tetap berjalan.
Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa sehari sebelumnya, Dasco juga menjadi salah satu tokoh yang banyak diberitakan dalam polemik penguasaan lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).
Ketegangan antara aparat dan massa sempat terjadi. Water cannon dikerahkan, kawat berduri dipasang, dan puluhan orang diamankan.
Di tengah situasi tersebut, publik kembali melihat nama yang sama.
Dasco kembali muncul untuk membahas nasib para pekerja Hotel Sultan pasca proses pengambilalihan lahan oleh negara. Ia menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan keberlangsungan pekerjaan para karyawan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Kemarin membahas konflik Hotel Sultan.
Hari ini menerima aspirasi mahasiswa.
Besok, siapa tahu membahas harga pangan.
Lusa mungkin soal energi.
Minggu depan bisa jadi persoalan lain lagi
Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto disebut tengah fokus menyelesaikan berbagai agenda domestik nasional. Tentu hal tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab seorang kepala negara.
Namun di mata masyarakat awam, muncul pertanyaan sederhana:
Mengapa figur yang paling sering terlihat di berbagai persoalan publik justru bukan Presiden, bukan Ketua DPR, melainkan seorang Wakil Ketua DPR?
Pertanyaan ini bukan semata-mata kritik terhadap Dasco. Justru sebaliknya.
Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa dalam berbagai momentum penting, Dasco sering tampil sebagai wajah yang paling terlihat di ruang publik. Akibatnya, muncul persepsi bahwa hampir seluruh persoalan nasional seolah bermuara kepadanya.
Padahal negara ini memiliki banyak pejabat tinggi yang memegang tanggung jawab masing-masing.
Di tengah dinamika tersebut, ada satu hal yang tetap patut diapresiasi: mahasiswa masih berani menyampaikan suara rakyat.
Mereka turun ke jalan bukan untuk meminta jabatan, bukan untuk meminta fasilitas negara, melainkan untuk menyuarakan persoalan yang mereka anggap penting bagi masyarakat luas.
Mereka berbicara tentang harga kebutuhan pokok, akses energi, kualitas program publik, dan berbagai persoalan yang mereka rasakan secara langsung.
Suara-suara seperti inilah yang menjadi bagian penting dari demokrasi.
Pada akhirnya, sebuah negara tidak boleh bergantung pada satu figur dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Negara yang sehat membutuhkan kerja kolektif seluruh institusi. Presiden bekerja sesuai kewenangannya. Menteri menjalankan tugasnya. DPR menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah daerah menyelesaikan persoalan di wilayahnya.
Karena jika setiap persoalan nasional selalu menunggu satu orang yang muncul, lama-kelamaan publik bisa saja bercanda bahwa DPR bukan lagi singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Perwakilan Dasco Republik Indonesia.
Dan tentu saja, demokrasi yang sehat tidak seharusnya berjalan seperti itu.
