BATAM, publikatodays.com– Di saat miliaran kaki kubik gas bumi dari Natuna terus mengalir ke Singapura dan menghasilkan devisa bagi negara, sebuah ironi besar terjadi di wilayah penghasil gas itu sendiri. Masyarakat Natuna hingga hari ini masih belum menikmati LPG subsidi 3 kilogram atau yang dikenal sebagai “gas melon”. Bahkan, sebagian warga masih bergantung pada minyak tanah untuk memasak.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tajam di tengah masyarakat: untuk siapa sebenarnya kekayaan gas Natuna dikelola?
Natuna selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung gas terbesar Indonesia. Dari perairan yang berada di wilayah perbatasan negara itu, gas bumi terus diproduksi dan dipasarkan ke berbagai sektor, termasuk memenuhi kebutuhan energi Singapura melalui jaringan pipa yang telah beroperasi selama puluhan tahun.
Namun di balik megahnya angka produksi dan nilai ekspor, masyarakat Natuna justru belum merasakan kemewahan yang sama. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa LPG subsidi 3 kilogram tidak beredar di Natuna karena daerah tersebut belum masuk dalam program konversi minyak tanah ke gas sebagaimana daerah lain di Indonesia.
Akibatnya, warga masih mengandalkan minyak tanah yang pasokannya kerap tidak menentu. Ketika stok minyak tanah sulit diperoleh, masyarakat terpaksa membeli LPG non-subsidi dengan harga yang lebih mahal atau kembali menggunakan kayu bakar.
Seorang pelaku usaha roti dan donat di Natuna berinisial Z mengaku sering menghadapi dilema akibat tingginya biaya energi.
“Kalau minyak tanah kadang ada kadang tidak. Kalau pakai gas 5 kilogram biaya produksi naik, otomatis harga jual produk juga ikut naik,” ujarnya.
Keluhan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa masyarakat Natuna belum menikmati manfaat langsung dari kekayaan gas yang tersimpan di bawah tanah dan laut daerah mereka sendiri.
Ironi ini semakin menyakitkan karena Natuna bukanlah daerah miskin sumber daya. Justru sebaliknya, Natuna merupakan salah satu aset energi strategis Indonesia yang selama ini menjadi kebanggaan nasional. Namun bagi sebagian masyarakat setempat, kekayaan itu seolah hanya terlihat dalam laporan produksi dan angka ekspor, bukan dalam kehidupan sehari-hari.
“Gas Natuna menghidupi negara lain, tetapi rakyat Natuna sendiri belum sepenuhnya menikmati hasilnya,” menjadi kalimat yang kini ramai diperbincangkan dalam berbagai diskusi publik terkait pengelolaan energi nasional.
Sekretaris DPD Projo Kepulauan Riau, Herdiansyah, ST, menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi arah kebijakan energi nasional.
Menurutnya, tidak masuk akal jika daerah yang menjadi salah satu penyumbang energi nasional justru masih menghadapi keterbatasan akses energi dasar bagi masyarakatnya.
“Natuna merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap pasokan energi nasional. Karena itu negara harus memastikan masyarakat di wilayah perbatasan juga merasakan manfaat langsung dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya,” tegas Herdiansyah.
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah distribusi LPG, melainkan menyangkut filosofi pengelolaan sumber daya alam nasional.
Menurut Herdiansyah, pemerintah harus berani mengevaluasi kontrak-kontrak energi yang selama ini lebih berorientasi pada pasar ekspor dibanding kebutuhan dalam negeri. Ia juga mendorong percepatan hilirisasi gas Natuna agar manfaat ekonominya tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menciptakan efek langsung bagi masyarakat.
“Yang kami dorong bukan penghentian ekspor secara sepihak, tetapi keberanian menempatkan kepentingan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama. Jangan sampai daerah penghasil energi justru menjadi penonton ketika kekayaan alamnya dinikmati pihak lain,” ujarnya.
Herdiansyah menambahkan, hilirisasi gas Natuna dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.
Menurutnya, gas Natuna seharusnya dapat dimanfaatkan lebih besar untuk kebutuhan domestik, pembangkit listrik, industri, hingga program transisi energi nasional.
“Jika gas Natuna lebih banyak diolah dan dimanfaatkan di dalam negeri, nilai tambah yang tercipta akan jauh lebih besar dibanding hanya menjualnya sebagai komoditas ekspor,” katanya.
Persoalan Natuna pada akhirnya bukan sekadar soal gas melon yang tidak tersedia. Lebih dari itu, kasus ini membuka kembali perdebatan lama mengenai keadilan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Bagaimana mungkin wilayah yang menghasilkan energi untuk pasar internasional justru belum menikmati akses energi yang setara? Mengapa masyarakat di daerah penghasil masih harus berjuang mendapatkan bahan bakar untuk memasak, sementara gas dari wilayah mereka terus mengalir ke luar negeri?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menunggu jawaban nyata dari pemerintah. Sebab bagi masyarakat Natuna, kedaulatan energi tidak cukup hanya diwujudkan dalam angka produksi dan statistik ekspor, tetapi harus dapat dirasakan langsung di dapur-dapur rumah warga yang selama ini hidup di atas salah satu cadangan gas terbesar yang dimiliki bangsa ini.
