Jakarta, publikatodays.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada musim kemarau Juli hingga Oktober 2026.
Instruksi tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak El Nino di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Tito, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena El Nino diperkirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Meski demikian, dampak terberat diprediksi terjadi pada periode puncak musim kemarau antara Juli hingga Oktober 2026.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa terdapat dua ancaman utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca yang lebih panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang berpotensi mengganggu sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“El Nino ini berdampak dua. Satu adalah kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah kekurangan air,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian disebut telah memperkuat program irigasi dan pompanisasi guna menjaga produktivitas pertanian, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan melakukan modifikasi cuaca di sejumlah wilayah yang membutuhkan.
Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah lainnya untuk menyusun strategi mitigasi berbasis data dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
Selain itu, para gubernur diminta mengoordinasikan langkah-langkah kesiapsiagaan bersama para bupati dan wali kota agar upaya penanganan dapat berjalan terpadu dan efektif.
Tito juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu El Nino.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai risiko seperti karhutla, kekeringan, krisis air bersih, hingga penurunan produktivitas pertanian dapat ditekan sehingga tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti bersama sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
