Berau Publikatodays – Program pendidikan gratis yang terus digaungkan pemerintah kembali menjadi sorotan. Di lapangan, masih banyak orang tua siswa mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli seragam sekolah saat tahun ajaran baru.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan tanpa membebani masyarakat. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya seragam bukanlah pengeluaran kecil, bahkan dapat menjadi hambatan bagi anak untuk mengenyam pendidikan.
Sejumlah sekolah beralasan bahwa tidak semua seragam diwajibkan dibeli melalui sekolah dan hanya jenis tertentu yang menjadi ketentuan. Namun, alasan tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama, yakni masih adanya beban biaya yang harus ditanggung orang tua.
Dinas Pendidikan perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai aturan pengadaan seragam sekolah. Publik berhak mengetahui apakah pembelian seragam tertentu memang diwajibkan, bagaimana mekanisme pengadaannya, serta apakah terdapat kebijakan yang melindungi keluarga kurang mampu.
Transparansi menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus mencegah praktik yang berpotensi memberatkan masyarakat. Pengawasan terhadap sekolah juga perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak semestinya.
Jika pendidikan benar-benar menjadi prioritas, maka semangat “sekolah gratis” seharusnya tidak berhenti pada bebas biaya SPP semata. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dituntut memastikan seluruh kebijakan turunannya berpihak kepada peserta didik dan orang tua, sehingga tidak ada lagi keluarga yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membeli seragam sekolah.
