Bata, publikatodays.com– Polemik pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberadaan tower telekomunikasi di lingkungan SMK Negeri 5 Batam belum mereda. Di tengah klarifikasi pihak sekolah yang menyatakan dapur MBG dibangun oleh yayasan dan telah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah pembangunan tersebut sesuai dengan master plan pengembangan sekolah atau justru mengorbankan kepentingan pendidikan?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, masyarakat, orang tua siswa, dan para pegiat pendidikan memahami bahwa lahan sekolah merupakan aset negara yang diperuntukkan bagi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Ketika sebagian lahan tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas di luar ruang belajar, maka publik memiliki hak untuk meminta penjelasan.
Sorotan tajam datang dari masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Salah satunya disampaikan Saptono SHMH yang mempertanyakan arah pengelolaan lahan sekolah.
Menurutnya, keberadaan bangunan dapur MBG dan tower telekomunikasi di lingkungan sekolah menimbulkan kesan bahwa kepentingan lain lebih diutamakan dibanding kebutuhan mendesak sekolah, yakni penambahan ruang kelas dan fasilitas pendidikan.
Pernyataan tersebut memantik diskusi yang lebih luas. Sebab hingga saat ini, persoalan keterbatasan ruang belajar di sejumlah sekolah negeri di Batam masih menjadi keluhan yang berulang setiap tahun ajaran baru. Banyak calon siswa harus bersaing ketat untuk mendapatkan bangku sekolah negeri, sementara kapasitas ruang belajar belum bertambah secara signifikan.
Dalam konteks itu, publik mempertanyakan mengapa lahan sekolah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ruang kelas baru justru digunakan untuk fasilitas lain.
Master Plan yang Dipertanyakan
Dalam dunia pendidikan, master plan bukan sekadar gambar atau dokumen administratif. Master plan merupakan peta pembangunan jangka panjang yang menjadi dasar arah pengembangan sekolah selama bertahun-tahun.
Dokumen tersebut biasanya memuat rencana pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, bengkel praktik, perpustakaan, lapangan olahraga, ruang guru, fasilitas penunjang, hingga pengembangan kawasan sekolah secara keseluruhan.
Karena itu, jika sebuah lahan yang sebelumnya direncanakan untuk pengembangan pendidikan dialihkan untuk fungsi lain, maka perubahan tersebut semestinya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik kini menunggu jawaban sederhana namun penting:
Apakah lokasi dapur MBG dan tower tersebut memang sudah tercantum dalam master plan SMKN 5 Batam?
Jika jawabannya ya, maka tidak ada alasan bagi pihak terkait untuk tidak membuka dokumen tersebut kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika tidak tercantum dalam master plan awal, maka publik berhak mengetahui kapan perubahan dilakukan, siapa yang menyetujui, dan apa dasar pertimbangannya.
Program Presiden Tidak Seharusnya Menjadi Alasan Menutup Pertanyaan Publik
Tidak ada pihak yang mempersoalkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program nasional yang digagas pemerintah pusat. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Namun dukungan terhadap program nasional tidak berarti menghilangkan hak masyarakat untuk mempertanyakan tata kelola aset negara.
Justru karena program tersebut menggunakan fasilitas publik dan berdampak pada lingkungan sekolah, maka prinsip transparansi harus lebih dikedepankan.
Publik menilai pertanyaan mengenai lokasi pembangunan bukan bentuk penolakan terhadap MBG, melainkan bentuk pengawasan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.
Jika yayasan memiliki anggaran dan kemampuan membangun dapur MBG, masyarakat bertanya mengapa lokasi yang dipilih harus berada di area yang selama ini diproyeksikan untuk pengembangan sekolah.
Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat masih banyak lahan di luar kawasan sekolah yang secara fungsi lebih sesuai untuk kegiatan produksi dan distribusi makanan.
Keberadaan Tower Ikut Disorot
Selain dapur MBG, keberadaan tower telekomunikasi di lingkungan sekolah juga kembali menjadi bahan perbincangan.
Masyarakat mempertanyakan manfaat langsung tower tersebut bagi proses pendidikan dibandingkan dengan kebutuhan ruang belajar yang masih menjadi persoalan utama.
Tidak sedikit yang menilai bahwa aset pendidikan semestinya digunakan secara maksimal untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, publik meminta pemerintah menjelaskan dasar pemanfaatan lahan sekolah untuk berbagai kepentingan non-pendidikan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa aset negara digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan utama sekolah.
Transparansi Menjadi Kunci
Polemik ini sesungguhnya dapat diselesaikan dengan mudah apabila seluruh dokumen terkait dibuka kepada publik.
Masyarakat hanya ingin melihat data dan fakta, bukan sekadar pernyataan.
Dokumen yang dinilai perlu dibuka antara lain:
Master plan SMKN 5 Batam.
Persetujuan penggunaan lahan sekolah.
Dokumen perizinan pembangunan dapur MBG.
Kajian kebutuhan ruang kelas sekolah.
Dasar hukum pembangunan fasilitas di lingkungan sekolah.
Status dan mekanisme pengelolaan yayasan yang membangun dapur MBG.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai secara objektif apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar tidak mengganggu pengembangan sekolah atau justru mengurangi ruang yang seharusnya diperuntukkan bagi peserta didik.
Dinas Pendidikan Kepri Ditantang Memberikan Penjelasan
Kini perhatian publik tertuju kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan SMA dan SMK negeri.
Masyarakat menunggu penjelasan resmi, bukan sekadar klarifikasi normatif. Yang dibutuhkan adalah jawaban berbasis dokumen dan perencanaan.
Sebab yang sedang dipertanyakan bukan hanya keberadaan sebuah dapur MBG atau tower telekomunikasi, melainkan arah pengelolaan aset pendidikan milik negara.
Jika memang seluruh proses telah sesuai aturan, maka transparansi akan menjadi jawaban terbaik untuk mengakhiri polemik.
Namun jika terdapat perubahan peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan rencana awal pengembangan sekolah, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik alasan dan dasar hukumnya.
Di tengah meningkatnya kebutuhan ruang belajar dan kualitas pendidikan di Batam, satu pertanyaan yang terus menggema di masyarakat hingga hari ini adalah:
Apakah lahan SMKN 5 Batam masih sepenuhnya diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan, atau telah bergeser untuk kepentingan lain yang dianggap lebih menguntungkan?
“Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi dari berbagai sumber dan dokumen yang tersedia. Redaksi tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan serta membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, pihak SMKN 5 Batam, pengelola dapur MBG, yayasan terkait, maupun pihak lainnya untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan koreksi guna melengkapi informasi kepada publik.”
