Batam,publikatodays.com– Di tengah pesatnya pembangunan kawasan pelabuhan modern di Kota Batam, Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma tetap menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat pesisir. Pelabuhan yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu ini bukan sekadar tempat bongkar muat barang, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi ratusan warga yang menggantungkan nafkah dari aktivitas di kawasan tersebut.
Setiap hari, puluhan buruh pelabuhan bekerja mengangkat dan menurunkan berbagai kebutuhan pokok yang akan didistribusikan ke sejumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Aktivitas tersebut menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik ke wilayah kepulauan.
Mayoritas buruh bongkar muat di Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma berada di bawah koordinasi Koperasi Konsumen KPSB, yang mengatur sistem kerja para buruh dalam kegiatan bongkar muat.
Salah seorang buruh pelabuhan, Tarmizi, mengatakan keberadaan pelabuhan rakyat tersebut memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan para pekerja.
“Ini periuk nasi kami. Kalau pelabuhan ini tidak jalan, kami tidak makan,” ujarnya. Minggu 26/07/2026
Menurut Tarmizi, bukan hanya buruh yang menggantungkan hidup di pelabuhan tersebut. Aktivitas pelabuhan juga menghidupi pemilik kapal, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga berbagai usaha masyarakat di sekitar kawasan Tanjung Uma.
Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma selama ini melayani pengiriman berbagai kebutuhan pokok atau sembako menuju sejumlah pulau, di antaranya Pulau Buru, Tanjung Batu, serta beberapa pulau lainnya di Kepulauan Riau. Barang yang dikirim meliputi beras, gula, minyak goreng, tepung, air mineral, dan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Keberadaan pelabuhan ini menjadi mata rantai penting dalam menjaga pasokan logistik ke daerah-daerah yang masih bergantung pada transportasi laut. Tanpa aktivitas pelabuhan rakyat, distribusi kebutuhan pokok ke pulau-pulau kecil dapat terganggu dan berdampak pada kehidupan masyarakat.
Menanggapi berbagai sorotan terhadap pelabuhan rakyat tersebut, aktivis Kota Batam, Aksa Hallatu, meminta agar masyarakat tidak serta-merta memberikan stigma negatif terhadap Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma.
Menurutnya, pelabuhan tersebut telah menjadi bagian dari sejarah panjang kehidupan masyarakat pesisir Batam dan menjadi tempat masyarakat tempatan mencari nafkah secara turun-temurun.
“Jangan pelabuhan ini disalahartikan seolah-olah seluruh aktivitasnya adalah kegiatan ilegal. Jangan mengganggu kehidupan orang lain. Mereka yang bekerja di sini rata-rata warga tempatan, masyarakat Melayu yang sejak dulu mencari nafkah di pelabuhan ini,” kata Aksa.
Ia menilai Pemerintah Kota Batam maupun aparat penegak hukum seharusnya melihat keberadaan pelabuhan rakyat secara objektif.
“Selama tidak membawa narkoba maupun barang-barang yang dilarang oleh hukum, seharusnya pemerintah dan aparat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang bekerja mencari nafkah secara halal. Mereka ini menghidupi keluarganya dari pekerjaan di pelabuhan,” ujarnya.
Aksa juga mengingatkan agar setiap pemberitaan maupun peliputan dilakukan secara profesional, berdasarkan fakta, dan tidak didasari kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat.
“Jangan biarkan ada orang perorangan melakukan peliputan hanya berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau memang ingin menegakkan aturan terkait dugaan aktivitas ilegal, maka penegakannya harus dilakukan secara adil dan menyeluruh. Jangan hanya fokus pada satu pelabuhan, karena masih banyak pelabuhan-pelabuhan tikus lain yang juga perlu mendapat perhatian apabila memang terdapat dugaan pelanggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pelabuhan rakyat.
Bagi warga Tanjung Uma, pelabuhan ini bukan hanya fasilitas transportasi laut, melainkan simbol perjuangan ekonomi masyarakat pesisir yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Keberadaannya menjadi penghubung distribusi logistik antarpulau sekaligus sumber penghasilan bagi banyak keluarga.
Masyarakat berharap Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma tetap dapat beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku serta mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan sebagai pelabuhan rakyat yang mendukung perekonomian daerah. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tetap perlu dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa menggeneralisasi seluruh aktivitas masyarakat yang mencari nafkah secara sah di kawasan pelabuhan tersebut.
