Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BeritaKorupsiKPKNasionalPeristiwa

Daftar Panjang Proyek Infrastruktur Miliaran Rupiah di Pemalang Disorot Setelah Bupati Terjaring OTT KPK

18
×

Daftar Panjang Proyek Infrastruktur Miliaran Rupiah di Pemalang Disorot Setelah Bupati Terjaring OTT KPK

Share this article

PEMALANG, Publikatodays.com – Potret buram tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pemalang kembali terkuak ke permukaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang.

OTT tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dugaan permintaan dan pemotongan fee komitmen proyek yang menyasar para penyedia jasa atau rekanan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026.

Example 300x600

Fakta ini menjadi ironi di tengah masifnya pembangunan fisik yang sedang digeber oleh Pemkab Pemalang. Puluhan paket proyek strategis dengan nilai total puluhan miliar rupiah saat ini tercatat aktif dan tengah bergulir di dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pemalang.

Hasil penelusuran tim Publikatodays.com di portal LPSE Pemkab Pemalang menemukan sedikitnya 12 paket prioritas yang menjadi fokus pengawasan publik pasca OTT tersebut, baik dari sektor kesehatan, bina marga, maupun perumahan rakyat.

Berikut adalah rekam jejak proyek strategis tersebut:

1. Proyek Sektor Kesehatan dengan Pagu Terbesar

Proyek paling menyedot anggaran adalah Lanjutan Pembangunan RS Tipe D Randudongkal Tahap III. Proyek ini tercatat sebagai proyek fisik terbesar tahun ini dengan pagu anggaran mencapai Rp45,5 miliar.

Untuk mengawal mutu pembangunan rumah sakit tersebut, terdapat paket Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) dengan nilai pagu Rp600 juta. Namun hingga saat ini, paket MK tersebut statusnya masih dalam proses seleksi ulang.

Selain itu, terdapat pula paket Pembangunan Fisik Fasilitas Kesehatan lainnya dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3,0 miliar.

2. Deretan Proyek Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan

Sektor infrastruktur jalan menjadi yang paling banyak paketnya. Mayoritas paket ini di dalam sistem LPSE telah berstatus Tender Selesai, di antaranya:

Rekonstruksi Jalan Iser – Kendalsari, dengan pagu anggaran Rp12,3 miliar.

Rekonstruksi Jalan Petarukan – Gondang, dengan pagu anggaran Rp10,5 miliar.

Rekonstruksi Jalan Kebondalem – Caur, dengan pagu anggaran Rp4,1 miliar.

Rekonstruksi Jalan Paket 7, dengan pagu anggaran Rp4,0 miliar.

Rekonstruksi Jalan Widodaren – Karangasem, dengan pagu anggaran Rp2,5 miliar.

Pemeliharaan Berkala Jalan Sindoro, dengan pagu anggaran Rp1,5 miliar.

Sementara untuk paket Pelebaran Jalan Karangsari – Pulosari dengan pagu Rp999,9 juta, statusnya tercatat sempat batal dan kini masuk dalam tahapan tender ulang.

Di luar paket tender reguler, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pemalang juga tercatat melakukan kegiatan penambalan jalan berlubang darurat di kota berbagai titik kawasan perkotaan sebagai persiapan menjelang arus mudik.

3. Proyek Sektor Permukiman

Selanjutnya adalah Lanjutan Pembangunan 5 Unit Rumah Sederhana Tapak Tahan Gempa (Ruspin) Tahap II yang berlokasi di Kecamatan Pulosari.

Transparansi Pemenang Tender Jadi Sorotan

Hingga berita ini dipublikasikan, terdapat satu kejanggalan yang menjadi perhatian serius. Meskipun dalam sistem LPSE status mayoritas paket jalan sudah mencantumkan Tender Sudah Selesai, namun identitas rinci perusahaan pemenang kontrak belum terpublikasi secara final dan terbuka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hal tersebut terjadi karena sebagian besar paket masih menggantung pada tahapan lanjutan, yakni proses evaluasi ulang, verifikasi dokumen sanggahan dari peserta tender yang kalah, hingga proses final penandatanganan Kontrak Kerja Kontraktor.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Praktik korupsi berupa pemerasan jabatan dan pemotongan fee proyek yang diduga melibatkan pucuk pimpinan tertinggi di daerah ini secara langsung mengancam kualitas konstruksi.

Jika praktik kotor ini terbukti, bukan tidak mungkin mutu bangunan, ketepatan volume material, hingga ketepatan waktu penyelesaian proyek di lapangan akan dikorbankan demi menutup setoran fee haram tersebut. Dan pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Pemalang sendiri sebagai penerima manfaat utama pembangunan yang akan menanggung kerugian terbesar.

Example 300250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *