Batam,publikatodays.com– Pemerintah Kota Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi daerah. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi Rp4,25 triliun, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam yang diperkirakan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen.
Target tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memaparkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).
Menurut Amsakar, perubahan dokumen anggaran merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi, perubahan target pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam ditopang oleh meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, sektor pariwisata juga diperkirakan terus memberikan kontribusi positif melalui meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, hingga transportasi.
Pemerintah Kota Batam juga menilai pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, serta Batam Aero Technic akan semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.
“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” katanya.
Di sisi lain, inflasi Kota Batam diproyeksikan tetap berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah juga memperkirakan konsumsi riil per kapita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemko Batam akan memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun, atau meningkat sekitar 1,7 persen. Kontributor terbesar berasal dari PAD yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun, meningkat sekitar 4,82 persen.
Peningkatan PAD tersebut didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan mengalami penurunan sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Meski demikian, pemerintah memperkirakan adanya tambahan penerimaan dari hibah pemerintah pusat dan pengembalian hibah.
Pada sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.
Amsakar menegaskan seluruh alokasi anggaran dalam perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat realisasi program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Batam sebagai kota investasi.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”, yang diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan, yaitu penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Menutup pemaparannya, Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif sehingga seluruh program prioritas pemerintah dapat segera direalisasikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam.
(Redaksi)
