Jakarta – Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, semakin menguat. Seruan ini mencuat pasca serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu lalu.
Gelombang penolakan sebelumnya disuarakan oleh 69 tokoh bersama 79 organisasi masyarakat sipil melalui petisi bertajuk “Melawan Imperialisme Baru”. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan tausiyah terkait eskalasi serangan AS–Israel terhadap Iran.
Terbaru, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin, turut menyuarakan sikap serupa. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari Board of Peace karena dinilai tidak mencerminkan misi perdamaian yang sejati.
Menurut Din, dewan tersebut hanya mengusung klaim perdamaian semu. “Yang terbukti justru Dewan Peperangan dan Dewan Penjajahan Baru, menyusul serangan militer AS–Israel terhadap sebuah negara berdaulat,” tegasnya, Selasa (3/3/2026).
Tegaskan Politik Bebas Aktif
Din menekankan bahwa Indonesia, sesuai amanat konstitusi, harus menentang segala bentuk penjajahan dan agresi terhadap negara lain. Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian sejati.
Ia mendorong Presiden Prabowo untuk meneladani sikap tegas para pendahulu seperti Sukarno dan Soeharto dalam menghadapi neokolonialisme dan imperialisme (nekolim).
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam permainan politik global yang kolonialistik dan imperialistik,” ujarnya.
Seruan untuk Liga Arab dan OKI
Selain itu, Din juga mendesak negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar menunjukkan solidaritas menghadapi agresi yang terjadi.
Ia menilai umat Islam sedunia tidak boleh terpecah oleh politik divide et impera antara Sunni dan Syiah. “Saatnya negara-negara Arab dan anggota OKI bersatu mengedepankan solidaritas keislaman dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Isu ini diperkirakan akan terus bergulir seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
