Opini : Wisnu hidayatullah, SE
Batam, publikatodays.com -Bencana, musibah, malapetaka, maupun kecelakaan selalu meninggalkan jejak penderitaan. Bagi publik yang menyaksikan, kesedihan itu tampak berat. Namun bagi mereka yang mengalaminya, beban tersebut berlapis—menyentuh fisik, batin, dan harga diri. Dalam situasi seperti ini, bantuan kerap datang dari berbagai arah. Ironisnya, tidak semua pertolongan diterima, bahkan ketika kesulitan berada pada titik paling genting.
Penolakan terhadap bantuan sering dibaca sebagai sikap angkuh atau tidak tahu berterima kasih. Padahal, di baliknya tersimpan kegelisahan yang rasional. Tidak semua kebaikan lahir tanpa kepentingan. Friedrich Nietzsche pernah mengingatkan bahwa “tidak ada pemberian yang benar-benar bebas dari kehendak untuk berkuasa.” Dalam konteks ini, bantuan dapat berubah menjadi beban moral, dan budi menjelma alat kendali. Benarlah ungkapan lama: emas seloyang dapat dipikul, tetapi budi seujung kuku sulit ditanggung.
Kekhawatiran tersebut semakin besar ketika bantuan datang dari pihak yang tidak memiliki rekam jejak relasi yang jelas. Orang yang tiba-tiba hadir tanpa sejarah kebersamaan memunculkan pertanyaan tentang motif dan kepentingan. Hannah Arendt menegaskan bahwa relasi antarmanusia yang sehat hanya mungkin tumbuh di atas ruang kepercayaan, bukan ketakutan. Tanpa kepercayaan, bantuan mudah dibaca sebagai jerat, bukan solidaritas.
Menariknya, dalam banyak persoalan hidup di luar bencana—seperti penyakit, kesulitan ekonomi, atau kebutuhan pengobatan—orang justru lebih mudah menerima bantuan. Kuncinya terletak pada relasi yang telah terbangun lama. Kepercayaan, seperti dikatakan Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, lahir dari kebiasaan dan waktu, bukan dari niat sesaat. Relasi yang teruji membuat bantuan tidak terasa sebagai ancaman terhadap martabat.
Masalah muncul ketika kebaikan dijadikan alat legitimasi moral. Tidak sedikit orang yang mengungkit jasa sebagai klaim superioritas. Dalam situasi ini, kebaikan kehilangan maknanya dan berubah menjadi instrumen kuasa. Emmanuel Levinas mengingatkan bahwa relasi etis sejati justru menempatkan wajah orang lain sebagai pusat tanggung jawab, bukan sebagai objek untuk dikendalikan. Ketika kebaikan ditagih, relasi itu telah bergeser dari etika menuju dominasi.
Berbeda dengan cinta kasih sesama manusia yang sejati. Cinta semacam ini tidak menuntut balasan dan tidak memosisikan diri lebih tinggi. Ia lahir dari empati—kemampuan merasakan penderitaan orang lain seolah penderitaan itu dialami sendiri. Albert Camus menyebut empati sebagai bentuk perlawanan paling sunyi terhadap absurditas penderitaan manusia. Memberi, dalam kerangka ini, bukanlah investasi moral, melainkan pengakuan atas kesetaraan manusia.
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika cinta dua insan dibicarakan. Tidak jarang cinta diuji oleh ambisi, status sosial, dan kekuasaan. Ada pengorbanan yang diberikan sepenuhnya, namun dilupakan ketika salah satu pihak meraih jabatan dan legitimasi sosial. Jean-Paul Sartre pernah menyatakan bahwa cinta kerap berubah menjadi upaya saling memiliki, dan di situlah kebebasan mulai terancam. Ketika cinta dijadikan tangga menuju kekuasaan, kehampaan tak terelakkan.
Ironisnya, keyakinan bahwa status sosial menjamin kebahagiaan sering kali keliru. Bersama cinta lama belum tentu bahagia, tetapi bersama cinta baru pun tidak ada kepastian. Erich Fromm dalam The Art of Loving menegaskan bahwa cinta bukan sekadar perasaan, melainkan praktik etis yang menuntut tanggung jawab dan keberanian. Tanpa itu, cinta hanya menjadi ilusi yang rapuh.
Pada akhirnya, baik cinta kasih sesama manusia maupun cinta dua insan diuji oleh satu hal yang sama: niat. Cinta yang tulus membebaskan dan memanusiakan. Sebaliknya, cinta yang disertai perhitungan menciptakan ketergantungan dan relasi kuasa. Dalam masyarakat yang semakin transaksional, barangkali yang perlu kita rawat bukan hanya semangat memberi, tetapi juga etika memberi—agar kebaikan tidak berubah menjadi alat penaklukan, dan cinta tetap menjadi ruang kemanusiaan.
