Jakarta, publikatodays.com – Marak Kasus Keracunan MBG, Terungkap 10 Pejabat Tinggi BGN Tanpa Latar Belakang Ahli Gizi
Batam – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi nasional kini justru menuai sorotan tajam. Di tengah maraknya laporan dugaan keracunan makanan MBG di berbagai daerah, publik dikejutkan dengan fakta bahwa sejumlah pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memiliki latar belakang keilmuan gizi.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya terdapat 10 pejabat struktural BGN yang berasal dari latar belakang militer, kepolisian, birokrasi umum, hingga jurnalistik, bukan dari disiplin ilmu gizi atau kesehatan masyarakat.
Beberapa nama yang disorot antara lain:
Dadan Hindayana, Kepala BGN, berlatar belakang entomolog (ahli serangga)
Brigjen Pol. Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN, berasal dari unsur Polri
Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, berlatar jurnalis dan politisi
Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, Wakil Kepala BGN, purnawirawan TNI AD
Brigjen (Purn) Sarwono, Sekretaris Utama BGN, purnawirawan TNI AD
Brigjen (Purn) Jimmy Alexander, Inspektur Utama BGN, purnawirawan TNI AD
Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, berlatar manajemen SDM
Brigjen (Purn) Suardi Samiran, Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, purnawirawan TNI
Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, purnawirawan TNI
Nyoto Suwignyo, Deputi Promosi dan Kerjasama BGN, berlatar birokrasi pangan
Minimnya keterwakilan dokter gizi,
nutrisionis, atau ahli keamanan pangan dalam struktur inti BGN memunculkan pertanyaan serius terkait kompetensi pengawasan kualitas makanan MBG, mulai dari perencanaan menu, proses distribusi, hingga standar keamanan pangan.
Pengamat kebijakan publik menilai, kasus-kasus dugaan keracunan MBG tidak bisa dilepaskan dari lemahnya tata kelola berbasis keahlian. Program yang menyasar jutaan anak sekolah seharusnya dipimpin oleh figur dengan kapasitas teknis gizi dan kesehatan, bukan semata pendekatan struktural dan komando.
“Program gizi bukan sekadar logistik. Ini menyangkut kesehatan, metabolisme, dan keselamatan anak-anak. Salah kelola bisa berdampak sistemik,” ujar seorang akademisi kesehatan masyarakat.
Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum memberikan penjelasan resmi terkait komposisi sumber daya manusia tersebut maupun langkah evaluasi menyeluruh pasca berbagai insiden MBG.
Publik mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit kebijakan, restrukturisasi berbasis kompetensi, serta membuka secara transparan hasil investigasi kasus keracunan MBG agar program nasional ini tidak berubah menjadi ancaman kesehatan massal.
