PEMALANG, Publikatodays.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kini justru menuai sorotan tajam.
Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi yang ideal, kualitas hidangan yang didistribusikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pemalang dinilai jauh dari ekspektasi dan terkesan dikelola secara asal-asalan.
Kegaduhan ini bermula dari unggahan akun Facebook @Co P** yang memperlihatkan potret menu MBG di SDN 02 Jrakah, Kecamatan Taman (24/2). Unggahan tersebut dengan cepat memicu reaksi negatif dari netizen dan masyarakat luas.
Banyak pihak menuding pengelola dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) hanya mengejar keuntungan semata tanpa mengindahkan standar gizi ketat yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi polemik yang memanas di media sosial tersebut, Wakil Bupati Pemalang sekaligus Ketua Satgas MBG, H. Nurkholes, S.H., akhirnya angkat bicara. Ia memastikan akan segera melakukan langkah koreksi terhadap pihak-pihak terkait.
”Akan kami adakan rapat koordinasi evaluasi pada semua SPPG agar semua sesuai standar yang berlaku,” tegas Nurkholes saat memberikan klarifikasi kepada awak media Vokalpublika.com melalui pesan singkat, Selasa 24 Februari 2026.
Terkait hilangnya item susu dalam beberapa distribusi yang menjadi pertanyaan warga, Nurkholes menjelaskan bahwa hal tersebut memang dimungkinkan dalam aturan teknis. Menurutnya, susu bukanlah komponen absolut yang harus ada setiap hari, selama kebutuhan kalori dan nutrisi lainnya terpenuhi.
”Susu memang bukan jadi menu wajib. Yang terpenting, ahli gizi sudah mengukur kandungan gizi pada setiap menu yang disajikan,” tambahnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut tetap mengundang skeptisisme publik. Masyarakat mendesak Satgas MBG untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan di lapangan.
Kekhawatiran bahwa anggaran besar ini menjadi ajang “bancakan” oleh oknum penyedia jasa yang nakal menjadi isu utama yang perlu dijawab dengan transparansi menu dan standarisasi yang nyata di setiap sekolah penerima manfaat.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah konkret dari hasil rapat koordinasi evaluasi tersebut agar kejadian serupa tidak terulang dan program strategis nasional ini tepat sasaran secara kualitas, bukan sekadar formalitas distribusi. (Alwi Assagaf)
