Batam, publikatodays.com – Sistem layanan pajak digital Coretax yang digadang-gadang menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan nasional justru menuai sorotan tajam. Aplikasi bernilai fantastis mencapai Rp1,3 triliun itu kini disebut-sebut sarat masalah dan diduga tidak lepas dari praktik “main mata” antara oknum internal dan vendor lama.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka mengakui bahwa Coretax masih menghadapi berbagai kendala serius. Ia menyebut, lambannya sistem bukan sekadar persoalan teknis, melainkan adanya persoalan yang belum tuntas di balik pengelolaannya.
Keluhan dari wajib pajak terus berdatangan. Sistem yang seharusnya mempermudah justru dinilai memperlambat layanan. Banyak pengguna mengaku kesulitan mengakses, hingga proses administrasi menjadi tersendat.
Lebih jauh, Purbaya mengungkap dugaan keterlibatan oknum internal yang bekerja sama dengan vendor lama. Vendor tersebut bahkan disebut-sebut kembali dilibatkan secara diam-diam, meski sebelumnya telah dihentikan karena kinerja yang dinilai buruk.
“Akibatnya, kinerja sistem terus dirundung masalah,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin proyek bernilai triliunan rupiah yang dibiayai dari uang rakyat justru berujung pada layanan yang amburadul?
Purbaya menegaskan pihaknya akan menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Coretax. Ia juga berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi tata kelola proyek digital pemerintah.
Di tengah dorongan transformasi digital, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar anggaran besar tidak berujung sia-sia.
Kini publik menanti, apakah pengusutan ini benar-benar akan membongkar aktor di balik carut-marut Coretax, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan.
