Jakarta,publikatodays.com– Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah melawan praktik mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan demi kepentingan pribadi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan denda administratif serta hasil penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026), dengan nilai mencapai lebih dari Rp11,4 triliun.
“Negara tidak boleh kalah dari mafia yang haus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Burhanuddin.
Ia menekankan bahwa hutan merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir kelompok. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum akan berdampak serius terhadap kerugian negara, baik dari sisi keuangan, aset, maupun wibawa pemerintah.
Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat dan terarah diyakini mampu memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memulihkan kerugian negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga mengutip pemikiran Soekarno dalam pidato “Indonesia Menggugat” yang menyebut Indonesia sebagai “surga” bagi kaum imperialisme karena kekayaan alamnya yang melimpah.
Ia menilai, hingga saat ini Indonesia masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi strategis tersebut. Indonesia masih kerap menjadi pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi, sementara nilai tambah lebih banyak dinikmati pihak luar.
Karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
“Penegakan hukum tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga bagian dari kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Burhanuddin menegaskan, hukum dan kesejahteraan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana hukum menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi nasional yang sehat, berkeadilan, dan berdaulat.
