Batam, publikatodays.com – PT PLN Batam menegaskan aturan penggunaan listrik melalui skema Multi Guna Khusus Sementara (MKS) serta mengingatkan masyarakat terkait risiko dan sanksi jika terjadi pelanggaran.
Melalui keterangan resmi, Manajer Humas PLN Batam, Yoga Perdana menjelaskan bahwa MKS merupakan solusi sementara bagi masyarakat yang tinggal di lahan dengan status legalitas belum lengkap, seperti di kawasan Sungai Bandas, Kelurahan Belian, Batam Kota.
“Melalui MKS, kami tetap berupaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Ini bentuk komitmen agar warga tetap bisa menikmati listrik meskipun belum memungkinkan pemasangan permanen,” ujarnya.
Namun, PLN Batam menegaskan bahwa penggunaan listrik MKS memiliki batasan tegas, yakni hanya untuk kebutuhan pribadi dan tidak boleh disalurkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain.
Praktik berbagi listrik dari satu meter ke banyak pengguna dinilai melanggar ketentuan dan berdampak langsung pada kualitas layanan.
“Jika satu sumber digunakan banyak pengguna, tegangan akan menurun dan daya menjadi tidak stabil. Ini yang menyebabkan listrik redup atau sering terganggu,” jelas Yoga.
Selain itu, penggunaan yang tidak sesuai aturan juga berpotensi membahayakan keselamatan, seperti risiko korsleting hingga kebakaran.
PLN Batam memastikan akan melakukan pengawasan melalui tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat dikenakan meliputi:
Penertiban sambungan listrik
Pemutusan aliran listrik
Tindakan administratif sesuai regulasi
PLN juga menegaskan bahwa seluruh pembayaran listrik resmi hanya berdasarkan pemakaian yang tercatat dalam sistem. Pungutan di luar ketentuan dipastikan bukan bagian dari PLN.
Melalui edukasi ini, masyarakat diimbau untuk menggunakan listrik sesuai aturan guna menjaga kualitas layanan serta keselamatan bersama.
