Batam, publikatodays.com– Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Karimun pada Kamis (21/05/2026) di Gedung Marketing Centre BP Batam. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya terkait pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ), pembentukan kawasan industri, hingga sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dan BP Kawasan.
Kunjungan DPRD Karimun diterima langsung oleh Direktur Diseminasi Informasi dan Antar Lembaga BP Batam, Sthefani Barlian. Dalam pertemuan itu, berbagai isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari tata kelola kawasan ekonomi, peluang investasi, pengembangan industri daerah, hingga tantangan regulasi yang selama ini menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan.
BP Batam menilai kunjungan tersebut sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas daerah, terutama dalam menghadapi dinamika persaingan investasi di kawasan strategis perbatasan.
“Pertemuan ini menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan kawasan FTZ serta pengembangan kawasan industri di daerah,” ujar Sthefani Barlian sebagaimana disampaikan dalam unggahan resmi BP Batam.
Sthefani juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Karimun ke BP Batam. Menurutnya, sinergi antardaerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing kawasan di Kepulauan Riau.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPRD Kabupaten Karimun ke BP Batam. Semoga diskusi ini dapat memberikan masukan terkait pengelolaan kawasan FTZ dan kawasan industri, serta memperkuat koordinasi antar daerah,” ujar Sthefani Barlian, Direktur Diseminasi Informasi dan Antar Lembaga BP Batam.
Dalam diskusi tersebut, DPRD Karimun disebut ingin menggali lebih dalam pola pengelolaan kawasan FTZ yang diterapkan di Batam, mengingat Karimun juga merupakan bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepulauan Riau. Penguatan kawasan industri dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik minat investor.
Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza dari Fraksi Golkar, menyampaikan bahwa pihaknya melihat Batam berhasil dalam pengelolaan kawasan FTZ secara menyeluruh. Karimun, kata dia, saat ini tengah mempersiapkan pembentukan kawasan industri sehingga perlu mempelajari berbagai kebijakan dan sistem yang diterapkan di Batam.
“Kami melihat Batam berhasil dalam pengelolaan kawasan FTZ secara menyeluruh. Karimun saat ini sedang mempersiapkan pembentukan kawasan industri, sehingga kami ingin belajar terkait pengelolaan, regulasi, hingga sinkronisasi kebijakan yang diterapkan di Batam,” ujar Raja Rafiza.
Selain itu, isu sinkronisasi regulasi turut menjadi perhatian utama. Selama ini, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan BP Kawasan kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan maupun perizinan investasi. Karena itu, komunikasi antarinstansi dianggap penting agar arah pembangunan kawasan industri berjalan selaras dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi di lapangan.
Pengelolaan kawasan FTZ sendiri menjadi isu strategis di Kepulauan Riau karena wilayah ini memiliki posisi geografis yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional serta negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dengan potensi tersebut, Karimun dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kawasan industri dan logistik apabila didukung regulasi yang jelas serta infrastruktur yang memadai.
Pertemuan antara DPRD Karimun dan BP Batam juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Provinsi Kepulauan Riau.
Di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan investasi antarnegara, sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan menjadi faktor penting agar potensi daerah dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
