Jakarta, publikatodays.com– Terungkapnya fakta mengejutkan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa 39 daerah di Indonesia tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan porsi belanja pegawai di ratusan kabupaten menembus di atas batas wajar, menuai tanggapan keras dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Mendagri menyebutkan bahwa di sejumlah daerah, belanja pegawai menyedot lebih dari 50% bahkan hingga 60% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akibatnya, anggaran untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik nyaris habis, hanya menyisakan sisa yang sangat sedikit. Pemerintah pusat pun memberikan tenggat hingga 5 Januari 2027 agar seluruh daerah menurunkan belanja pegawai maksimal 30% sesuai undang-undang.
Menanggapi kondisi yang memprihatinkan ini, Nurullah RS menilai apa yang terjadi adalah bukti nyata kegagalan manajemen keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan yang buruk.
APBD Dikuasai Birokrasi, Rakyat Hanya Kebagian Sisa
“Kenyataan ini sangat memilukan. Bayangkan, separuh lebih uang rakyat yang dikumpulkan lewat pajak dan dana pusat habis hanya untuk menggaji pegawai, sementara rakyat menunggu perbaikan jalan, sekolah yang layak, dan akses kesehatan yang terabaikan. Ini bukan pengelolaan yang sehat, ini penyerapan anggaran yang tidak adil,” tegas Nurullah RS, Selasa (09/06/2026).
Ia menegaskan bahwa prinsip anggaran daerah seharusnya berpihak pada kepentingan umum, bukan semata-mata membiayai operasional birokrasi. “Kalau sampai 60% APBD habis untuk gaji, di mana letak prioritasnya? Ini menunjukkan bahwa perekrutan pegawai seringkali tidak berdasarkan kebutuhan nyata, tapi lebih pada kepentingan politik dan pembagian jabatan semata. Akibatnya, beban anggaran menjadi sangat berat,” kritiknya.
Di Balik Defisit: Anggaran Disunat, Perjalanan Dinas Fiktif Masih Marak
Ketum PWDPI juga menyoroti penyebab lain yang memperparah kondisi keuangan daerah, sebagaimana disinggung Mendagri. Selain porsi gaji yang membengkak, masih banyak anggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
“Benar seperti yang disampaikan Mendagri: masih banyak kepala daerah yang gemar menggelontorkan dana besar untuk perjalanan dinas mewah, acara seremonial yang tidak bermanfaat, hingga anggaran yang disunat dan masuk ke kantong sendiri. Di satu sisi daerah mengaku kekurangan uang sampai tidak bisa bayar gaji, di sisi lain masih ada anggaran yang habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini kontradiksi yang mencurigakan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan, mengapa ratusan daerah justru bergantung pada dana transfer dari pusat sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digali secara maksimal dan efisien? “Ini pertanda lemahnya kreativitas dan integritas pemimpin daerah. Gampang meminta tambahan uang dari pusat, tapi sulit mengelola apa yang sudah ada dengan baik dan jujur.”
Desakan: Evaluasi Total, Pangkas Pemborosan, Transparansi Penuh
Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, Nurullah RS mendesak pemerintah pusat dan DPR untuk tidak hanya memberikan tenggat waktu, tetapi juga melakukan langkah tegas dan nyata:
1. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepegawaian di daerah-daerah yang bermasalah. Pastikan perekrutan dan penambahan pegawai didasarkan pada kebutuhan riil, bukan politik praktis.
2. Pangkas habis pemborosan seperti perjalanan dinas tidak jelas, rapat mewah, dan kegiatan seremonial yang tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
3. Wajibkan transparansi anggaran secara rinci. Publik berhak mengetahui berapa persen APBD digunakan untuk birokrasi dan berapa yang benar-benar turun untuk pembangunan rakyat.
4. Berikan sanksi tegas bagi kepala daerah yang terbukti menyalahgunakan anggaran atau membiarkan keuangan daerah hancur karena kelalaian. Jangan biarkan kerugian negara ditanggung oleh rakyat.
“Ingat, pemimpin daerah dipilih untuk membangun dan menyejahterakan, bukan membiarkan daerahnya bangkrut sementara dirinya hidup bergelimang fasilitas. Jika anggaran sudah habis untuk gaji dan tidak ada sisa untuk membangun, maka apa gunanya pemerintahan itu berjalan? Sudah saatnya ada perubahan total: kurangi birokrasi yang gemuk, perbesar pelayanan yang nyata,” pungkasnya.
(Humas DPP PWDPI).
