Batam, publikatodays.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta jajaran Pemerintah Kota Batam.
Dalam pengantarnya, Kamaluddin menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 telah disampaikan Wali Kota Batam pada rapat paripurna sebelumnya yang berlangsung pada 10 Juni 2026. Agenda kali ini merupakan tahapan penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD.
Sebelum penyampaian pandangan dimulai, pimpinan fraksi terlebih dahulu menyepakati mekanisme penyampaian pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan rapat, disertai penyampaian singkat oleh masing-masing juru bicara fraksi.
Fraksi NasDem melalui Arlon Verysto menjadi fraksi pertama yang menyatakan persetujuan agar Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Sikap serupa kemudian disampaikan Fraksi Gerindra melalui Setia Putra Tarigan, Fraksi PDI Perjuangan melalui Tapis Dabal Siahaan, Fraksi Golkar melalui Jimi Siburian, Fraksi PKS melalui Haji Sulaiman, Fraksi PKB melalui Amirsyah, serta Fraksi PAN-Demokrat-PPP melalui Safari Ramadhan.
Sementara itu, Fraksi Hanura-PSI-PKN melalui juru bicara Sony Christanto tidak hanya menyatakan persetujuan, tetapi juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Batam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Seluruh fraksi pada prinsipnya sepakat agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin menyampaikan bahwa tahapan berikutnya adalah penyampaian jawaban atau tanggapan Wali Kota Batam terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026.
Dengan adanya persetujuan dari seluruh fraksi, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 resmi berlanjut ke tahap berikutnya.
