Berau Publikatodays. – Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sejatinya menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat Berau memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam dunia kerja. Namun, hingga kini implementasi aturan tersebut dinilai belum berjalan maksimal.
Di lapangan, masih muncul keluhan dari masyarakat terkait minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal pada sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen perusahaan dalam menaati Perda yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Sejumlah pihak menilai Perda tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum tanpa implementasi yang jelas. Pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang diduga belum menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.
”Jangan sampai perusahaan menikmati hasil investasi di daerah, tetapi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal justru diabaikan. Perda harus benar-benar ditegakkan,” ujar salah satu pemerhati kebijakan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, perusahaan juga didorong untuk memahami substansi Perda secara menyeluruh. Penyerapan tenaga kerja lokal bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pengawasan, pelaporan, hingga pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi data perekrutan tenaga kerja juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana perusahaan telah memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Perda Penyerapan Tenaga Kerja Lokal diharapkan benar-benar menjadi solusi dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau, bukan sekadar regulasi yang kehilangan daya paksa di atas kertas.
“(Rudi” S) “
