PEMALANG, Publikatodays.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian tindakan penyidikan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu, 5 Agustus 2026. Agenda tersebut berupa penggeledahan di dua pejabat kantor pejabat teras Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Lokasi pertama yang didatangi tim penyidik lembaga antirasuah itu adalah kediaman pribadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati. Penggeledahan dilakukan secara tertutup di rumah pribadi yang bersangkutan.
Tidak berhenti di satu titik, tim KPK juga melaporkan pergerakan ke lokasi kedua. Sasaran berikutnya adalah rumah pribadi milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, Joko Tri Asmoro. Dua rumah pejabat eselon II tersebut diperiksa secara bergantian pada hari yang sama.
Saat dimintai konfirmasi terkait kebenaran informasi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, membenarkan adanya aktivitas penggeledahan di rumahnya. Ia mengaku datang langsung oleh tim penyidik KPK.
Meski membenarkan adanya penggeledahan, Wiji Mulyati menegaskan bahwa proses tersebut tidak menghasilkan penyitaan apapun. Menurutnya, petugas KPK tidak membawa dokumen, arsip, maupun barang-barang pribadi lainnya dari kediamannya setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh.
”Benar, tidak ada yang diamankan. Hanya klarifikasi dan hasilnya tidak ditemukan apa-apa,” ujar Wiji Mulyati saat memberikan keterangan melalui pesan singkat kepada Publikatodays.com, Rabu (5/8/2026).
Diketahui, Wiji Mulyati merupakan pejabat baru di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Ia resmi dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Kepala Dinkes Kabupaten Pemalang sejak awal Januari 2026. Sebelum dipercaya memimpin sektor kesehatan, perempuan tersebut sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang.
Hingga berita ini dimuat dan dipublikasikan, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. Pihak KPK masih irit bicara mengenai konstruksi perkara, perkara apa, maupun dugaan tindak pidana korupsi apa yang menjadi landasan hukum yang dilakukannya penggeledahan di rumah dua Kepala Dinas di Pemkab Pemalang tersebut.
