PEMALANG, Publikatodays.com – Gelombang desakan masyarakat agar praktik korupsi di Kabupaten Pemalang diusut hingga tuntas kembali mengemuka. Puluhan kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kabupaten Jaya Pemalang menggelar aksi refleksi besar-besaran di kawasan Pertigaan Citywalk, Jalan Jenderal Sudirman, Pemalang, pada Kamis (6/8/2026) pagi.
Aksi yang diikuti sekitar 70 orang massa ini secara khusus ditujukan untuk mengawal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak setengah-setengah dalam menangani dugaan korupsi jual beli jabatan dan monopoli proyek yang selama ini diduga berdampak buruk pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Pantauan di lapangan, massa mulai konsolidasi sejak pukul 09.00 WIB di Kantor Sekretariat DPW GRIB Jaya yang berlokasi di Jalan Kaligelang, Kecamatan Taman. Setelah melakukan apel dan pengarahan, mereka kemudian bergerak secara berkonvoi dengan pengawalan menuju titik utama aksi di jantung kota Pemalang dengan menggunakan mobil komando.
Setibanya di Pertigaan Citywalk sekitar pukul 09.30 WIB, massa langsung menggelar orasi secara bergantian sambil membentangkan spanduk-spanduk berukuran besar yang berisi tuntutan tegas. Aksi sontak tersebut menyita perhatian pengguna jalan dan warga yang melintas.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW GRIB Jaya Pemalang, Jabidi, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap masa depan Pemalang.
Pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada KPK yang berani masuk dan melakukan penindakan terhadap dugaan korupsi di Kabupaten Pemalang. Namun, ia mengingatkan agar lembaga antirasuah tersebut tidak berhenti di permukaan saja.
“Kami datang ke sini memberikan dukungan penuh kepada KPK, tapi kami juga mendesak. Kami mendesak KPK untuk mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya, jangan tebang pilih. Bongkar semuanya,” tegas Jabidi dengan suara lantang di atas komando mobil.
Menurut Jabidi, praktik haram jual beli jabatan dan pengaturan proyek atau monopoli proyek di dinas-dinas strategis, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), telah menimbulkan kerusakan yang sistemik.
“Korupsi jual beli jabatan dan proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara. Dampaknya jauh lebih besar, yaitu menurunkan kualitas pembangunan. Pembangunan jadi asal-asalan, tidak berkualitas, dan yang dirasakan langsung dampak buruknya adalah bawah,” lanjutnya.
Dalam tuntutannya, massa GRIB Jaya Pemalang menyuarakan tiga poin utama. Pertama, mendesak KPK untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi di Pemalang secara menyeluruh dan transparan. Kedua, meminta agar setiap pejabat yang terbukti terlibat dan menerima aliran dana dari jual beli jabatan segera diproses hukum dan dipenjarakan. Ketiga, mengungkap tuntas dugaan adanya kartel atau monopoli pengaturan proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Pemalang.
Jabidi menekan, aksi turun ke jalan ini sama sekali bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Sebaliknya, ini adalah bentuk pengawalan moral dari rakyat agar penegakan hukum berjalan di rel yang benar.
“Kehadiran kami di sini bukan untuk mengintervensi. Kami ingin mengawal agar proses penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jangan sampai ada yang dilindungi, jangan sampai ada yang dikorbankan. Hukum harus tegak lurus,” tutupnya.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dengan tertib, damai, dan kondusif di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Setelah menyampaikan seluruh aspirasinya selama hampir satu jam lebih, massa akhirnya membubarkan diri secara teratur pada pukul 10.45 WIB dan kembali ke sekretariat dengan tertib.
