BERAU, KALIMANTAN TIMUR PUBLIKATODAYS — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau memasuki kondisi yang tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan pemerintah semata. Dengan 277 titik yang tercatat, Berau menjadi daerah di Kalimantan Timur dengan jumlah titik terbanyak. Kondisi tersebut bahkan disebut menjadi perhatian Presiden dan Menteri.
Di tengah situasi itu, Pemerintah Kabupaten Berau mulai menekan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar tidak sekadar hadir dalam rapat, tetapi benar-benar turun tangan membantu penanganan karhutla.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, luas wilayah hutan Berau harus diimbangi dengan kesiapsiagaan seluruh pihak, termasuk perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di daerah tersebut.
«“Berau merupakan daerah di Kaltim dengan titik terbanyak, yaitu 277 titik. Ini merupakan sebuah kekhawatiran dan menjadi atensi Presiden maupun Menteri,” ujar Sri Juniarsih.»
Menurutnya, persoalan semakin serius karena kebakaran dapat terjadi di sejumlah lokasi secara bersamaan. Kondisi tersebut membuat kemampuan tim gabungan di lapangan harus terbagi, sementara titik api membutuhkan penanganan cepat.
Karena itu, keterlibatan perusahaan dinilai tidak boleh berhenti pada komitmen di atas kertas.
Sri secara tegas meminta perusahaan yang beroperasi di Berau memperkuat dukungan melalui personel, peralatan pemadaman, kendaraan, sumber air, hingga logistik.
«“Kami meminta seluruh perusahaan turut berperan aktif menangani karhutla. Bantuan personel dan logistik perlu diperkuat. Ini perlu kita tindak lanjuti dalam bentuk komitmen,” tegasnya.»
Jangan Hanya Beroperasi, Saat Bencana Ikut Bertanggung Jawab
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa perusahaan tidak seharusnya bersikap pasif ketika wilayah Berau menghadapi ancaman karhutla.
Perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki sumber daya, peralatan, personel, kendaraan maupun jaringan operasional yang dapat dimobilisasi untuk membantu penanganan keadaan darurat.
Ketika pemerintah dan tim gabungan menghadapi keterbatasan personel, sarana, akses menuju titik api, sumber air hingga BBM, maka alasan untuk tidak terlibat justru semakin sulit diterima.
Jangan sampai perusahaan menikmati sumber daya dan aktivitas ekonomi di Berau, tetapi ketika daerah menghadapi bencana, pemerintah dan masyarakat justru dibiarkan bekerja sendiri.
Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto bahkan secara tegas meminta seluruh perusahaan tidak lepas tangan terhadap kondisi karhutla yang terjadi di wilayah Berau.
Pesan tersebut menjadi penting karena karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Asap dan kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, menghambat transportasi udara serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi.
Bupati juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Berau memastikan hasil kesepakatan bersama perusahaan benar-benar direalisasikan.
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya hadir, mendengarkan pemaparan, kemudian pulang tanpa tindakan nyata.
DLHK harus memastikan siapa melakukan apa, berapa personel yang disiapkan, peralatan apa yang dapat dikerahkan, serta bagaimana mekanisme bantuan perusahaan ketika titik api kembali muncul.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis menekankan pentingnya kerja bersama dan penguatan koordinasi antarpihak. Menurutnya, kondisi karhutla membutuhkan pola kerja kolaboratif agar penanganan di lapangan lebih efektif.
Kepala BPBD Berau Masyhadi Muhdi memaparkan sejumlah kendala yang masih dihadapi tim gabungan. Di antaranya lokasi titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan personel, sulitnya memperoleh sumber air, kebakaran yang muncul bersamaan di sejumlah lokasi hingga keterbatasan bahan bakar minyak (BBM).
Jika pemerintah sudah menyatakan keterbatasan sumber daya, sementara ancaman kebakaran terus meluas, maka diam dan menunggu bukan lagi pilihan.
Forkopimda Berau menggelar rapat koordinasi bersama perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau pada Selasa (18/8/2026) malam di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau.
Pertemuan digelar dalam kondisi mendesak menyusul tingginya aktivitas karhutla di sejumlah wilayah.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Bupati Gamalis, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, Dandim 0902/BRU Letkol Inf Muhammad Faisal Idris, Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto, unsur kejaksaan serta perangkat daerah terkait.
Pertanyaannya sederhana: setelah pemerintah meminta perusahaan turun tangan, siapa yang benar-benar mengirim personel, mengerahkan peralatan dan membuka dukungan logistik di lapangan?
Sebab, jika karhutla terus terjadi sementara perusahaan hanya menjadi penonton, maka wajar apabila publik mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap daerah tempat mereka beroperasi
”Rudi’s”
