PEMALANG, Publikatodays.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, menegaskan bahwa faktor lingkungan menjadi determinan paling dominan yang memengaruhi status kesehatan masyarakat. Penegasan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang digelar di Aula Avicenna Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Pada hari Selasa, 1 September 2026.
Dalam forum yang dihadiri jajaran pejabat struktural Dinkes, perwakilan lintas sektor, hingga akademisi tersebut, Wiji memaparkan empat pilar utama yang secara ilmiah berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Keempatnya meliputi faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, serta faktor genetik atau keturunan.
Dari empat faktor tersebut, Wiji menyebut kontribusi faktor lingkungan merupakan yang terbesar, dengan porsi hampir mencapai 50 persen. Sebaliknya, faktor genetik atau keturunan justru memberikan pengaruh paling kecil.
“Lingkungan hampir 50 persen, dan yang paling kecil adalah genetik atau keturunan,” ujar Wiji dalam sambutannya.
Menurut Wiji, aspek lingkungan tidak bisa dipisahkan dari setiap ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga. Ia menjelaskan, lingkungan permukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan berimplikasi langsung pada tingginya risiko gangguan kesehatan, mulai dari penyakit berbasis lingkungan hingga penyakit menular.
Ia menggambarkan sebuah kondisi di mana secara fisik rumah warga sudah tergolong layak dan permanen, namun tidak ditunjang oleh sanitasi lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut, kata dia, masih banyak ditemukan di beberapa wilayah.
“Rumahnya sudah bagus, tetapi lingkungannya kotor, sungainya penuh kotoran, masih ada yang buang air besar sembarangan, kemudian ada kandang ternak di pinggir atau dekat rumah. Ini akan sangat memengaruhi kondisi kesehatan di wilayah tersebut,” tuturnya.
Kondisi sungai yang tercemar limbah domestik, praktik buang air besar sembarangan (BABS), hingga keberadaan kandang ternak yang menempel atau terlalu dekat dengan rumah tinggal disebut sebagai contoh nyata persoalan lingkungan yang harus segera dibenahi bersama.
Selain menyoroti faktor lingkungan, Wiji juga menekankan perlunya transformasi pola pikir atau mindset masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Selama ini, kata dia, sebagian besar masyarakat baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika sudah jatuh sakit.
Padahal, paradigma kesehatan yang ideal saat ini adalah mengedepankan upaya promotif dan preventif, bukan hanya kuratif dan rehabilitatif.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Kesehatan telah menyediakan infrastruktur pelayanan kesehatan berjenjang yang cukup memadai. Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tersedia sebanyak 25 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Pemalang.
Ke-25 puskesmas tersebut tidak hanya melayani rawat jalan, sebagian di antaranya juga telah dilengkapi dengan layanan rawat inap untuk penanganan kasus-kasus yang memerlukan observasi lebih lanjut. Keberadaan puskesmas tersebut juga diperkuat dengan jaringan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjangkau hingga tingkat desa.
Sementara untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), Kabupaten Pemalang memiliki total sembilan rumah sakit. Rinciannya, satu rumah sakit milik pemerintah daerah yakni RSUD dr. M. Ashari Pemalang, dan delapan rumah sakit swasta yang telah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat secara umum.
Dengan ketersediaan fasilitas tersebut, Wiji berharap ke depan masyarakat lebih proaktif melakukan pemeriksaan kesehatan, bahkan dalam kondisi sehat.
“Kami berharap semua masyarakat itu sehat. Yang datang ke puskesmas atau rumah sakit, harapannya ke depan bukan hanya orang yang sakit, tetapi orang yang sehat untuk cek kesehatan atau medical check-up,” jelasnya.
Lebih lanjut dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, Wiji juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Pemalang pada tahun 2026. Salah satunya adalah terkait penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan.
Sertifikasi tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan konsumen, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pemalang. Dinkes Pemalang terus mendorong proses pendampingan dan sertifikasi agar produk-produk UMKM lokal tidak hanya lezat, tetapi juga higienis dan memenuhi standar kesehatan.
Forum Konsultasi Publik itu sendiri, menurut Wiji, bukan sekadar kegiatan seremonial. Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog dua arah, di mana Dinas Kesehatan memberikan penjelasan komprehensif mengenai jenis, prosedur, dan standar pelayanan, sekaligus menyerap aspirasi, kritik, dan masukan konstruktif dari publik terkait kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Untuk mendukung kelancaran diskusi, Dinkes Pemalang telah menyiapkan sejumlah pejabat sebagai narasumber sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Di antaranya adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), serta jajaran kesekretariatan.
Tidak hanya melibatkan internal, kegiatan FKP kali ini juga menggandeng unsur perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pemalang. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat memberikan perspektif berbasis kajian dan data dalam merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Wiji menilai, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pada akhirnya mampu mendongkrak derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang secara keseluruhan.
