Pemalang, Publikatodays.com — Praktek penarikan uang bulanan terhadap para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang memicu sorotan tajam.
Iuran yang ditagihkan secara rutin tersebut mendatangkan tudingan pungutan pembohong (pungli) karena tidak memiliki dasar hukum dan payung regulasi yang jelas.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 140 unit SPPG yang tercatat di Kabupaten Pemalang hingga akhir Agustus 2026, puluhan di antaranya telah beroperasi dan dipatok iuran wajib tersebut. Akumulasi dana yang terkumpul disinyalir langsung mengalir ke kantong pengurus paguyuban tanpa transparansi alokasi.
Salah satu narasumber internal mengonfirmasi bahwa penarikan uang kas bulanan sebesar Rp500.000 per dapur operasional telah berjalan.
Jalan, Pak.Akhir bulan Agustus sudah ditarik per dapur yang sudah operasional sebesar Rp500 ribu, ungkap narasumber melalui pesan singkat, Sabtu (5/9/2026).
Penarikan dana tanpa landasan hukum formal ini memicu kekhawatiran masyarakat. Selain berpotensi membebani biaya operasional penyedia makanan, praktik ini juga dapat memangkas kualitas serta porsi makanan yang dialokasikan bagi anak-anak penerima manfaat program MBG.
Hingga saat ini, pihak halaman belum mengizinkan dasar pembentukan wadah tersebut, aturan internal, maupun pertanggungjawaban penggunaan akumulasi dana yang dikumpulkan dari para pengelola dapur.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada TR, yang diduga duduk di jajaran pengurus Paguyuban MBG Pemalang. Namun, yang bersangkutan enggan memberikan penjelasan substantif terkait legalitas dan pemanfaatan uang tersebut.
”Langsung konfirmasi ke ketua saja mas,” jawab TR singkat via pesan tertulis.
