Batam, publikatodays.com— Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam memperkuat komitmen dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026). Penandatanganan turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Kerja sama ini menjadi salah satu langkah Pemko Batam bersama dunia usaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Batam dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, khususnya dalam hal kesempatan kerja bagi warga lokal.
Amsakar Achmad mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam kerap menjadi pembahasan di ruang publik karena dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, melalui kesepakatan bersama dengan APINDO, Pemko Batam ingin memperkuat komitmen tersebut agar perusahaan yang beroperasi di Batam memberikan perhatian lebih besar terhadap tenaga kerja tempatan.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Di sisi investasi, realisasi investasi di Batam telah mencapai Rp29,9 triliun. Angka tersebut disebut telah mendekati total capaian investasi sepanjang 2025.
Sementara dari sisi sosial ekonomi, tingkat kemiskinan Batam juga mengalami penurunan, dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap menghadirkan tantangan, salah satunya tingginya arus migrasi penduduk menuju Batam.
Amsakar menyebut berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu memperkuat daya saing masyarakat lokal.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam,” jelasnya.
Selain mendorong keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, Pemko Batam juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Menurut Amsakar, dana tersebut mencapai sekitar Rp40 miliar dan terus dioptimalkan untuk mendukung pelatihan kerja serta peningkatan keterampilan masyarakat.
Di sisi lain, Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah Pemko Batam yang membangun sinergi dengan dunia usaha dalam persoalan ketenagakerjaan.
Menurut Bima, pertumbuhan Batam perlu terus diarahkan agar menciptakan ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” kata Bima.
Bima juga mengingatkan agar pemerintah daerah mampu melihat secara lebih detail rantai ekonomi dari sektor hulu hingga hilir, khususnya pada sektor yang memiliki prospek besar seperti manufaktur, pariwisata dan teknologi tinggi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan dasar dan infrastruktur perkotaan.
Sejumlah persoalan seperti ketersediaan air bersih, kemacetan, transportasi publik serta pengelolaan sampah dinilai perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Batam ke depan.
Tingginya arus migrasi juga disebut membutuhkan penataan tata ruang yang lebih presisi melalui RTRW dan perencanaan perkotaan. Namun, langkah tersebut harus tetap dilakukan dengan menghindari kebijakan pembatasan yang bersifat diskriminatif.
Selain persoalan ekonomi dan infrastruktur, Bima mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya Batam di tengah proses modernisasi menuju kota metropolitan.
Sementara itu, Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai iklim usaha di Batam cukup kondusif dan perlu terus dijaga agar dunia usaha dapat berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap masyarakat.
Rafky menyoroti sejumlah capaian di bidang ketenagakerjaan, termasuk proses penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan dana pelatihan ketenagakerjaan.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” ungkap Rafky.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari pimpinan perusahaan, HRD dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagai tahap awal, sebanyak 30 perusahaan besar di Batam menyatakan komitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja mereka bagi warga lokal.
Komitmen tersebut kemudian mulai direalisasikan salah satunya oleh PT Pegai Union yang memenuhi kebutuhan 200 tenaga kerja lokal. Seluruh tenaga kerja yang direkrut dalam kebutuhan tersebut disebut merupakan warga daerah.
Pemko Batam memastikan proses penempatan dan evaluasi tenaga kerja akan dilakukan secara terukur dan akuntabel melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER.
Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan semata. Pemerintah daerah bersama APINDO dituntut memastikan komitmen tersebut benar-benar diterapkan di lapangan sehingga pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam turut membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Dengan demikian, peningkatan investasi tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung melalui semakin luasnya kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Batam.
