Jakarta,publikatodays.com— Penambahan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi 26 orang pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi anggaran dan manfaat kelembagaan bagi negara.
Besaran hak keuangan anggota Wantimpres yang mencapai sekitar Rp76,5 juta per orang setiap bulan turut menjadi perhatian, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang menekankan efisiensi dan pengetatan belanja negara.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2026, hak keuangan 26 anggota Wantimpres tersebut secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1,989 miliar per bulan atau sekitar Rp23,868 miliar per tahun.
Angka tersebut belum memperhitungkan berbagai fasilitas dan dukungan kelembagaan yang melekat pada jabatan tersebut.
Menurut Achmad, persoalan utama bukan semata-mata besarnya anggaran jika dibandingkan dengan total APBN, melainkan apakah pengeluaran tersebut memberikan manfaat yang sebanding bagi negara.
“Setiap kursi membawa konsekuensi fiskal nyata. Ukuran pemborosan bukan sekadar seberapa kecil porsinya terhadap belanja APBN, melainkan prinsip value for money,” ujarnya.
Penambahan jumlah anggota Wantimpres dari desain sebelumnya yang berjumlah sembilan orang dinilai perlu disertai penjelasan mengenai urgensi dan manfaat tambahan bagi pemerintahan.
Setiap penambahan jabatan, kata Achmad, otomatis membawa konsekuensi berupa belanja rutin, hak keuangan, serta fasilitas kelembagaan. Karena itu, keberadaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan manfaat yang dihasilkan.
“Ketika Wantimpres berkembang dari desain sembilan menjadi 26 orang, pertanyaan sederhananya adalah tambahan kursi itu membeli manfaat apa bagi negara,” katanya.
Ia menilai prinsip efisiensi anggaran semestinya diterapkan secara konsisten kepada seluruh lembaga pemerintah, termasuk lembaga yang berada di lingkungan kepresidenan.
Menunggu Pernyataan Dasco
Sorotan mengenai besarnya hak keuangan anggota Wantimpres ini kini juga menunggu tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco selama ini cukup sering memberikan pernyataan kepada publik terkait berbagai isu kebijakan pemerintah dan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Karena itu, pandangan Dasco mengenai penambahan jumlah anggota Wantimpres serta konsekuensi anggarannya dinilai menarik untuk ditunggu.
Apakah penambahan 26 anggota Wantimpres tersebut dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi APBN, atau justru diperlukan karena kebutuhan strategis pemerintahan?
Publik masih menunggu penjelasan dan sikap Dasco.
