Batam, publikatodays.com– Dewan Pengurus Pusat Rumpun Melanesia Bersatu Provinsi Kepulauan Riau (DPP RMB Kepri) menyampaikan keprihatinan atas peristiwa pemadaman listrik atau blackout yang melanda hampir seluruh wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan pada Senin (12/10/2026).
Pemadaman listrik berskala luas tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat hingga operasional dunia usaha di sejumlah wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Melalui pernyataan sikap resminya, DPP RMB Kepri menilai bahwa dampak dari peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan pada sektor pelayanan listrik, tetapi juga memicu beragam respons di ruang publik, mulai dari kritik masyarakat hingga pernyataan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan terhadap lembaga pelayanan publik dan para pelaksananya.
Menyikapi kondisi tersebut, DPP RMB Kepri menyatakan mendukung langkah investigasi yang dilakukan oleh pihak internal PLN Batam bersama tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri, Polda Kepri, serta Laboratorium Forensik Polri.
RMB Kepri menekankan pentingnya pengungkapan penyebab pasti blackout secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai peristiwa yang berdampak luas terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas perekonomian tersebut.
Menurut DPP RMB Kepri, keterbukaan informasi mengenai hasil investigasi menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kelistrikan di wilayah Kepri.
Selain mendukung proses investigasi, organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Batam, untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Masyarakat diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama ketika menyampaikan pendapat maupun menyebarkan informasi terkait blackout. RMB Kepri mengingatkan agar masyarakat mengutamakan informasi yang valid dari sumber resmi dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah misinformasi yang dapat memicu keresahan serta kepanikan di tengah masyarakat.
DPP RMB Kepri juga menegaskan bahwa penyampaian kritik terhadap pelayanan publik tetap menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Namun, kritik diharapkan disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP RMB Kepri, Sofyan Abdillah Lamanepa; Sekretaris Umum Atanasius; dan Bendahara Umum Bastian Langoday.
Melalui pernyataan tersebut, RMB Kepri berharap proses investigasi blackout dapat berjalan secara profesional dan transparan, sementara masyarakat tetap menjaga persatuan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, serta menghormati keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.
RMB Kepri menutup pernyataannya dengan semangat persatuan melalui semboyan, “Melanesia, Satu Hati Satu Rasa, Melanesia Jaya.”
