BINTAN, publikatodays.com — Dugaan penggunaan BBM kendaraan patroli Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bintan untuk kepentingan pribadi mencuat dan mulai menjadi sorotan publik. Persoalannya bukan hanya mengenai BBM yang diduga dipindahkan dari kendaraan dinas, tetapi juga menyangkut sikap pimpinan ketika informasi tersebut telah disampaikan.
Seorang pegawai Dishub Bintan, Hendriawan, disebut terlihat melansir BBM dari kendaraan patroli ke dalam botol yang telah disiapkan. Aktivitas tersebut disebut berlangsung di pinggir jalan Kilometer 12, Kota Tanjungpinang.
Jika BBM tersebut benar merupakan bagian dari BBM operasional kendaraan patroli, publik tentu berhak mempertanyakan untuk apa BBM tersebut dipindahkan dan ke mana penggunaannya.
Yang membuat persoalan semakin menarik perhatian, Hendriawan disebut menyampaikan bahwa BBM tersebut dibeli menggunakan uang pribadi. Ia juga menyatakan kendaraan patroli tersebut tidak pernah mendapatkan BBM operasional dari kantor Dishub Bintan.
Pernyataan itu justru membuka persoalan lain.
Kalau memang kendaraan patroli tidak mendapatkan BBM operasional dari kantor, lalu BBM yang berada di dalam kendaraan tersebut berasal dari mana?
Dan apabila memang terdapat mekanisme pemberian BBM operasional, bagaimana pencatatan serta pertanggungjawabannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab secara terbuka oleh Dishub Bintan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
Sorotan kemudian mengarah kepada Kepala Dinas Perhubungan Bintan, M. Insan Amin.
Informasi mengenai dugaan aktivitas tersebut disebut telah disampaikan kepada kepala dinas melalui pesan WhatsApp untuk memperoleh klarifikasi. Namun, hingga berita ini disusun, belum terlihat adanya penjelasan tegas mengenai duduk perkara tersebut maupun langkah pemeriksaan terhadap pegawai yang disebut dalam informasi.
Di sinilah diamnya seorang pimpinan mulai menjadi sorotan.
Sebab ketika ada informasi mengenai dugaan penggunaan fasilitas operasional pemerintah untuk kepentingan pribadi, publik tentu berharap pimpinan mengambil langkah klarifikasi, pemeriksaan atau setidaknya memberikan penjelasan resmi.
Bukan justru membiarkan persoalan tersebut menggantung.
Ketiadaan tindakan atau penjelasan dari pimpinan setelah informasi disampaikan dapat menimbulkan kesan seolah-olah aktivitas tersebut tidak menjadi persoalan di lingkungan Dishub Bintan. Bahkan, publik bisa saja bertanya-tanya: apakah benar tidak mengetahui, membiarkan, atau justru ada persetujuan?
Namun, pertanyaan tersebut tetap membutuhkan jawaban resmi dari pihak Dishub Bintan.
Sebab diam bukanlah klarifikasi.
Apalagi yang dipersoalkan berkaitan dengan kendaraan dan BBM operasional pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kedinasan.
Jika benar BBM kendaraan patroli dibeli dengan uang pribadi pegawai, Dishub Bintan tentu dapat menjelaskan secara terbuka dasar dan mekanisme penggunaan BBM tersebut.
Sebaliknya, jika BBM itu berasal dari fasilitas operasional pemerintah, maka mekanisme pengeluaran, penggunaan dan pertanggungjawabannya perlu diperiksa.
Jangan sampai masyarakat melihat adanya standar berbeda: tegas ketika masyarakat melakukan kesalahan, tetapi diam ketika fasilitas pemerintah diduga digunakan tidak sebagaimana mestinya.
BBM operasional bukan milik pribadi. Kendaraan patroli juga bukan kendaraan pribadi. Keduanya merupakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, dugaan seperti ini tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan kecil.
Jika ternyata tidak ada pelanggaran, sampaikan secara terbuka dan buktikan dengan administrasi yang jelas.
Jika memang terdapat pelanggaran, lakukan pemeriksaan dan berikan sanksi sesuai ketentuan.
Jangan biarkan diamnya pimpinan justru dibaca publik sebagai pembiaran. Jangan pula sampai pembiaran tersebut menimbulkan kesan bahwa tindakan seorang pegawai seolah mendapat “restu” dari atasannya.
Publika Todays memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Bintan M. Insan Amin maupun Hendriawan untuk menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar BBM beberapa botol.
Yang dipertaruhkan adalah integritas pengelolaan fasilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur yang seharusnya menjadi pengawasnya.
